JAKARTA, KOMPAS.com – Partai-partai politik dinilai masih berpikir masak-masak untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada 2024.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pertimbangan-pertimbangan ini bukan hanya berkaca pada peluang elektoral Anies Baswedan yang belakangan cukup baik, melainkan juga pada persoalan “jatah kursi”.
Posisi Anies sebagai kalangan nonpartai, jika dicalonkan sebagai presiden maka hanya akan menyisakan satu jatah kursi untuk calon wakil presiden.
Sementara itu, Anies Baswedan perlu diusung oleh gabungan beberapa partai guna memenuhi ambang batas pencalonan.
Baca juga: Anies Baswedan Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Analis: Kode buat Parpol
“Partai mana yang berpeluang mendeklarasikan Anies, saya pikir, ya memang yang paling mudah adalah partai yang tidak terikat dengan koalisi Jokowi. Karena, suka atau tidak, Anies dikonotasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan rezim Jokowi,” kata Yunarto Wijaya saat dihubungi, Jumat (16/9/2022).
“Di sana ada PKS dan Demokrat, tapi tidak cukup untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Lalu, muncul Nasdem. Pertanyaannya, apakah Nasdem siap dengan konsekuensi politik ketika mencalonkan Anies secara resmi?” ujarnya lagi.
Seandainya Nasdem-PKS-Demokrat akhirnya membentuk poros untuk mendukung Anies maju capres, maka ada berbagai konsekuensi politik yang bakal membutuhkan kompromi dari ketiga partai politik.
Yunarto Wijaya menilai, proses mencari kompromi ini bakal alot.
Baca juga: Anies Nyatakan Siap Maju Capres 2024, Nasdem: Menarik!
Salah satunya terkait nasib Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat, dalam kontestasi 2024.
“Apakah tiga partai ini sepakat mencalonkan AHY sebagai cawapres?” ujar Yunarto.
Kemudian, PKS kompak mendukung Ketua Dewan Syuro mereka, Salim Segal Aljufri, untuk mewakili PKS dalam kontestasi.
Ditambah lagi, AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono, sejauh ini masuk dalam lima besar kandidat capres dengan elektabilitas terkuat.
“Ketika AHY dijadikan cawapres, apakah ini dianggap tidak merugikan Nasdem atau PKS yang tidak mendapatkan limpahan elektoral karena hanya 1 (partai) yang dapat? Apakah Demokrat mau mengorbankan AHY hanya mendapatkan jatah di bawah cawapres?” kata Yunarto.
Baca juga: Anies Siap Maju Capres 2024, PKS: Bravo, Ini Berita Baik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.