Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haedar Nashir Sebut Presiden Jokowi Akan Hadiri Muktamar Ke-48 Muhammadiyah

Kompas.com - 16/09/2022, 15:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (16/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, presiden mengapresiasi peran aktif Muhammadiyah turut memulihkan perekonomian nasional pasca-pandemi Covid-19 dan komitmen membangun Indonesia di berbagai sektor.

"Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi atas gerak Muhammadiyah, termasuk untuk bergerak di bidang ekonomi," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya usai pertemuan.

Baca juga: Santri Ponpes Gontor Tewas Dianiaya, Ketum PP Muhammadiyah Berharap Tak Terulang Lagi

“Kita kelak akan terus melakukan usaha-usaha pembangunan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, sampai ke seluruh Tanah Air. Bahkan, kami membuka Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Malaysia dan Muhammadiyah Australia College di Melbourne," imbuhnya.

Selain itu, Haedar menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut, pihaknya secara langsung mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dan membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang akan dilaksanakan di Stadion Manahan, Surakarta, pada bulan November.

“Alhamdulillah Bapak Presiden menyampaikan kesediaannya hadir dan membuka Muktamar. Maka, dengan ini kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyiyah mempermaklumkan pada publik bahwa Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah tanggal 18-20 November 2022 di Surakarta akan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Buka Muktamar Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo

Menurut Haedar, sejumlah materi yang akan dibahas pada muktamar nanti telah dipersiapkan PP Muhammadiyah, seperti materi tentang risalah Islam berkemajuan sebagai pandangan agama yang damai, menyatukan, dan memajukan kehidupan bangsa.

Di samping itu, isu-isu strategis keumatan dan kebangsaan juga turut menjadi topik pembahasan di dalam acara tersebut.

“Kami juga akan membahas masalah-masalah penting strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan, selain program dan pemilihan pimpinan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini menyampaikan bahwa pihaknya akan menyajikan pedoman mengenai risalah perempuan berkemajuan dalam muktamar yang akan dihadiri oleh 3.500 peserta dari Aisyiyah.

Baca juga: Antar Ketum Saling Bertemu, PBNU dan Muhammadiyah Jajaki Kerja Sama

Siti berharap pembahasan materi tersebut dapat mendorong perempuan Indonesia untuk maju dan turut mengisi Indonesia menjadi lebih kuat.

“Kami ingin terus mendorong warga atau perempuan untuk maju dan mengisi Indonesia ini menjadi Indonesia yang kuat, bermartabat, berkeadilan yang dilandaskan pada nilai-nilai ajaran agama yang oleh Rasullah sendiri telah diteladankan bagaimana perempuan harus maju,” ucap Siti.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti, yang juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden, menjelaskan bahwa pada muktamar tahun ini Muhammadiyah akan memanfaatkan teknologi informasi dalam serangkaian kegiatan Muktamar ke-48, termasuk pada pemilihan pimpinan Muhammadiyah.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Komitmen Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah

“Jadi tidak lagi milih dengan garis-garis begitu, tapi sudah dengan e-voting karena kami menunjukkan lewat muktamar ini bagaimana Muhammadiyah menggunakan teknologi sebagai bagian dari indikator bahwa kami adalah gerakan Islam yang berkemajuan,” kata Abdul Muti.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan PP Muhammadiyah yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com