Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Siapa Pun yang Ganggu Kedaulatan Data Harus Ditindak

Kompas.com - 16/09/2022, 10:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, siapa pun yang mengganggu kedaulatan data di Indonesia harus ditindak tegas dan tidak boleh diberi ampun.

Menurut dia, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini merupakan momentum bagi pemerintah untuk membenahi keamanan siber Indonesia.

"Siapa pun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas, jangan dikasih ampun. Kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan tangan dari kedaulatan negara. Kita tidak boleh abai mengatasi ini. Kalau kita abai, kita dianggap lemah,” kata Moeldoko dalam siaran pers, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Dituduh sebagai Hacker Bjorka, Said Masih Kaget dan Panik, Berencana Lapor Polisi

Ia mengatakan, maraknya aksi pembobolan data oleh peretas beridentitas Bjorka adalah sinyal bagi pemerintah untuk berbenah dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.

Moeldoko berpendapat, upaya itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan teknologi dalam negeri dan melibatkan talenta yang menguasai bidang tersebut.

"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” kata Moeldoko.

“Dengan teknologi anak bangsa, data tidak hanya aman, tapi juga bisa kita kontrol,” imbuh dia.

Baca juga: KPK Berharap Tak Menjadi Sasaran Hacker Bjorka

Pada Jumat ini, Moeldoko menggelar rapat dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Edi Witjara, dan CEO PT Desktop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat membahas kondisi keamanan siber nasional.

Peretasan yang menyasar sejumlah instansi hingga pejabat negara tengah menjadi sorotan dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya.

Hingga kini hacker Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, data pejabat negara dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengeklaim pemerintah telah mengantongi identitas dan posisi Bjorka pada Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Apa Kabar Hacker Bjorka, Sudah Ditemukan?

 

Tak berselang lama, Polres Madiun mengamankan seorang pemuda berinisial MAH (21) yang diduga sebagai Bjorka. Namun penangkapan ini menuai tanda tanya.

Sebab, MAH sehari-hari diketahui berjualan es di pasar. Orangtua MAH yang berprofesi sebagai buruh tani, menyebut, bahwa di rumah mereka tidak memiliki komputer.

Sebelum penangkapan MAH, sebuah akun Instagram, @Volt_Anonym menyatakan bahwa identitas Bjorka adalah M Said Fikriansyah yang tinggal di Cirebon. Namun, kabar itu segera dibantah oleh Said dengan menyatakan tidak mengetahui siapa Bjorka dan tidak pernah mengakses dark web, yang kerap diakses hacker untuk melancarkan aksinya.

Sementara itu, usai kabar penangkapan itu, Bjorka membantah bahwa dirinya telah ditangkap aparat keamanan. Lewat unggahan di forum Breached.co, Bjorka menyatakan bahwa penangkapan itu terjadi akibat informasi salah dari dua akun media sosial yakni "Dark Tracer" dan "Volt Anonym".

Baca juga: Kaget Anaknya Ditangkap karena Diduga Hacker Bjorka, Ibu: Komputer Saja Tidak Punya

"Anak ini sekarang telah ditangkap dan diinterogasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk Dark Tracer, ini adalah kesalahan Anda karena memberi informasi yang salah," tulis Bjorka.

Bahkan menurut Bjorka, akun @volt_anonym hanyalah pengguna yang ingin berperan layaknya peretas.

"Seorang 'hacker wannabe' juga memberi informasi yang salah di Instagram (@volt_anonym). Saya tidak pernah punya akun TikTok atau Instagram, lol," kata Bjorka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com