Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wakil Ketua BKSAP DPR Sebut Generasi Muda Punya Peluang Besar Duduki Kursi Parlemen

Kompas.com - 16/09/2022, 09:59 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Achmad Hafisz Tohir mengatakan bahwa generasi muda memiliki kesempatan besar untuk melanjutkan jejak yang telah dibangun para anggota dewan saat ini.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menghadiri kuliah umum terkait diplomasi parlemen dengan pembicara Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, diplomasi antarnegara tidak hanya bisa dilakukan oleh para duta besar (dubes) saja, tetapi juga oleh seluruh anggota parlemen.

“Kalau bisa kami bicara ambassador, duta besar itu sedikit sekali karena ruang lingkupnya terbatas hanya pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) saja,” ujar Hafisz seperti dimuat dpr.go.id, Selasa.

Baca juga: Kemenlu: Indonesia Dukung Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina

Namun, sebut dia, apabila berhitung dari jumlah anggota DPRD se-Indonesia dan DPR, terdapat peluang besar bagi generasi muda, seperti mahasiswa dan milenial untuk menjalankan fungsi diplomasi parlemen.

Untuk diketahui, jumlah anggota DPRD se-Indonesia sekitar 17.000 posisi, sedangkan DPR sekitar 575 anggota.

“Hingga saat ini tidak ada regulasi yang menghalangi generasi muda menjadi politisi maupun duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat I atau II maupun pusat,” ucap Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Dengan kebebasan aturan itu, lanjut dia, peluang mahasiswa menjadi politisi sangat terbuka. Mereka juga dapat berperan serta dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen.

Apresiasi generasi muda dalam program ‘Magang di Rumah Rakyat’

Pada kesempatan tersebut, Hafisz juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan generasi muda dalam program ‘Magang di Rumah Rakyat’.

Program Magang di Rumah Rakyat merupakan inisiasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Khususnya, kerja sama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Program tersebut telah diikuti kurang lebih 200 mahasiswa dari beberapa kampus di berbagai kota. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari program ‘Kampus Merdeka’ sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar.

“Dengan mahasiswa yang berjumlah 200-an itu, saya kira ini hal yang sangat maju bagi negara demokrasi seperti kita memandang bahwa mahasiswa adalah semacam think-tank atau wadah pemikir. Di mana idealisme mereka belum terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan,” imbuh Hafisz.

Baca juga: Miing Bagito Gabung ke Partai Gelora, Fahri Hamzah: Dia Memiliki Kesamaan Idealisme dengan Kami

Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I ini, generasi muda memiliki peranan dalam kebangkitan ekonomi Indonesia.

Oleh karenanya, imbuh Hafisz, bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak boleh disia-siakan.

Untuk itu, kata dia, pemerintah maupun swasta harus bisa memberikan fasilitas kepada generasi muda termasuk kaitannya dengan lapangan pekerjaan.

“Terkait dengan anak-anak muda ini kalau kita berhasil mengarahkannya dan membuka wawasan serta lapangan pekerjaan, maka akan membangkitkan ekonomi Indonesia yang luar biasa,” ujar Hafisz.

Baca juga: Erick Thohir: UMKM Mendorong Ekonomi Indonesia, Tidak Boleh Ditinggalkan...

Apalagi, lanjut dia, beberapa pengamat ekonomi tingkat dunia mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai lima besar dunia ketika bonus demografi bisa dikawal dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com