Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2022, 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjamin tegaknya hukum dan kedaulatan laut Indonesia di tengah masa damai.

Yudo mengatakan jaminan tegaknya hukum dan kedaulatan tersebut dilakukan oleh TNI AL melalui berbagai operasi.

Hal ini disampaikan Yudo usai membuka kejuaraan memancing tingkat dunia “Likupang North Sulawesi International Fishing Competition (LNSIFC) 2022” di Menado, Sulawasi Utara, Rabu (14/9/2022).

“Fokus menangkal ancaman yang mengganggu kedaulatan NKRI, TNI AL pada masa damai tetap mengutamakan pengamanan dengan menggelar operasi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di sepuluh wilayah perbatasan perairan Indonesia,” kata Yudo dalam keterangan tertulis Dispenal, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Kemesraan Andika-Yudo dan Isu Disharmoni dengan Dudung, Sinyal Dukungan buat KSAL Jadi Panglima?

Yudo mengatakan wilayah perbatasan laut saat ini menjadi titik paling rawan kegiatan ilegal.

Misalnya, penangkapan ikan ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Selain itu, wilayah perbatasan juga banyak dimanfaatkan untuk penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkoba, minuman keras dan barang-barang lain yang berpotensi merugikan negara.

“Selain pelanggaran wilayah, di masa damai seperti ini kegiatan-kegiatan ilegal banyak terjadi di wilayah perbatasan laut kita” ujar KSAL.

Baca juga: Digadang-gadang Jadi Calon Panglima TNI, KSAL: Namanya Prajurit Pasti Siap

Adapun 10 negara dengan wilayah laut yang berbatasan langsung Indonesia meliputi India, Thailand, Malaysia, Singapura, China, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia.

Pada wilayah perbatasan tersebut, kata Yudo, TNI AL rutin melaksanakan patroli yang dilakukan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat udara Patroli Maritim (Patmar).

Yudo menuturkan TNI AL saat ini juga terus melakukan pendekatan dengan negara-negara sahabat melalui Naval Diplomacy.

Dalam pembangunan kekuatan, lanjut Yudo, TNI AL terus melakukan pembenahan diri dengan meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pengamanan di wilayah perbatasan.

Baca juga: Tanda Tanya Panglima TNI Pengganti Andika Perkasa dan Mencuatnya Sosok KSAL Yudo Margono

“Seperti menambah kapal-kapal patroli dan alutsista di setiap Koarmada secara bertahap serta peningkatan kemampuan alutsista,” ungkap Yudo.

Yudo pun meminta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dengan aktif melaporkan kepada TNI AL apabila terjadi pelanggaran wilayah oleh kapal asing.

Yudo juga meminta masyarakat melaporkan apabila terjadi tindakan ilegal lainnya.

Menurut dia, kedaulatan suatu wilayah perairan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh KRI, tetapi juga oleh kapal-kapal nelayan Indonesia.

“Tegaknya kedaulatan adalah dengan berkibarnya merah putih di wilayah itu, tidak hanya dikibarkan oleh KRI tetapi juga dengan kapal-kapal nelayan dan masyarakat kita,” imbuh Yudo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Nasional
Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Nasional
Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Nasional
Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Nasional
PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Nasional
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Nasional
Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Nasional
Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Pengacara: Jaksa Tak Bisa Buktikan Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua, Hanya Berdasar Pengakuan Bharada E

Nasional
Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Nasional
Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Bertemu Mahfud MD, MPR Minta Pemerintah Tegas soal Normalisasi Keamanan di Papua

Nasional
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Menpora untuk Fokus Laksanakan 'Event' Olahraga Selama Tahun Politik

Ketua Komisi X DPR Ingatkan Menpora untuk Fokus Laksanakan "Event" Olahraga Selama Tahun Politik

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.