Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Masih Bisa Kontribusi ke Negara Tanpa Harus Jadi Wapres pada 2024

Kompas.com - 15/09/2022, 15:06 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, Presiden Joko Widodo masih bisa berkontribusi bagi negara tanpa harus menjadi wakil presiden.

Menurut dia, sudah cukup bagi Jokowi sepuluh tahun memimpin pemerintahan sebagai presiden RI.

"Kalau memang Pak Jokowi diminta kontribusinya kan tidak mesti harus di dalam posisi RI-1 atau RI-2," kata Firman kepada Kompas.com, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Jangan Goda Jokowi dengan Wacana Cawapres 2024...

Firman mengatakan, Jokowi bisa menjadi guru bangsa dan membagikan pengalamannya memimpin negara selepas menuntaskan masa jabatannya sebagai presiden pada 2024.

Paling penting, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lagi duduk di puncak pemerintahan.

Sebab, kata Firman, menempatkan Jokowi sebagai wapres justru bisa menjadi jebakan pemerintah, khususnya presiden yang baru.

Diprediksi, tidak akan ada perubahan fundamental karena presiden sangat mungkin bergantung pada wapres.

Penempatan figur lama di puncak kekuasaan juga menutup terjadinya penyegaran dalam pengelolaan negara.

Padahal, masih banyak sosok lain yang punya kemampuan untuk memimpin pemerintahan.

"Saya kira waktu Jokowi sudah cukuplah satu dekade, biarkan kalangan lain yang mungkin lebih punya ide-ide segar, yang lebih bisa banyak menyelesaikan persoalan diberikan kesempatan yang besar untuk berbuat sesuatu," ujar Firman.

Baca juga: Wacana Jokowi Cawapres, Demokrat: Apa Tidak Cukup Berkuasa 10 Tahun?

Lagi pula, menurut Firman, persoalan negara tidak akan selesai jika Jokowi duduk sebagai wakil presiden.

Justru, ini berpotensi melanggengkan masalah karena tidak ada pembaruan di pucuk pemerintahan.

"Jadi kalau tetap ada seorang Jokowi di pojok sana ya saya kira tidak ada satu perubahan dari mereka yang selama ini sudah cukup berkuasa, akan ikutan juga berkepanjangan kekuasaannya," kata Firman.

Tak hanya itu, lanjut Firman, besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika Jokowi menjadi wakil presiden.

Memang, konstitusi tak gamblang melarang seseorang yang pernah menjabat sebagai presiden dua periode mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com