Wacana Jokowi Cawapres, Demokrat: Apa Tidak Cukup Berkuasa 10 Tahun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng tak sepakat dengan wacana Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menilai ada sejumlah pihak yang mencoba menggoda Jokowi untuk terus melanjutkan kekuasaan.

“Ini juga persoalan etika kekuasaan. Apa tidak cukup berkuasa selama 10 tahun?” tutur Andi pada Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Jangan Goda Jokowi dengan Wacana Cawapres 2024...

“Apa tidak cukup menjabat sebagai Presiden dengan kekuasaan tertinggi di republik ini sehingga perlu terus menggondeli kekuasaan sebagai wapres,” sambungnya.

Andi pun meminta semua pihak mencermati Pasal 8 UUD 1945 yang berisi ketentuan jika presiden berhenti karena alasan tertentu maka dapat digantikan oleh wakil presiden.

“Nah bagaimana kalau Pak Jokowi benar jadi wapres? Lalu presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya? Bagaimana Wapres bisa menggantikannya karena dia sudah pernah dua periode jadi presiden?” paparnya.

Baca juga: PDI-P: Jokowi Bisa Jadi Wapres pada 2024, Syaratnya...

Terakhir, Andi berharap Jokowi tak tergoda pada usulan untuk menjadi cawapres.

Sebab, era reformasi mengamanatkan pembatasan kekuasaan.

“Lebih baik legowo menyelesaikan masa jabatan dengan baik. Setelah itu biarlah estafet kepemimpinan bangsa dilanjutkan oleh anak bangsa yang lain,” tandasnya.

Diketahui, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menuturkan Jokowi bisa saja maju kembali sebagai cawapres.

Baca juga: Jokowi Dinilai Kehilangan Marwah jika Jadi Wakil Presiden pada 2024

Syaratnya, ia mesti diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Ia mengungkapkan tak ada aturan yang melarang Jokowi untuk maju sebagai cawapres setelah menjabat sebagai presiden dua periode.

Tapi, keputusan bergantung pada Jokowi sendiri.

"Kalau Pak Jokowi, kita enggak tahulah maunya kayak apa," ucap Pacul ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/9/2022).