Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Diminta Turun Tangan Redamkan Kecaman TNI AD ke Effendi Simbolon

Kompas.com - 14/09/2022, 17:05 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan meredam kecaman TNI Angkatan Darat (AD) kepada Anggota Komisi I Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon.

Menurutnya, Andika harus mengambil inisiatif agar persoalan ini tidak semakin melebar.

“Bagaimana pun juga organisasi militer kan organisasi yang bersifat kohersif, beda dengan organisasi sipil,” tutur Bobby ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (14/9/2022).

“Jadi supaya tidak berkepanjangan saya rasa baiknya pimpinan komando tertinggi Bapak Panglima supaya mengademkan suasana,” jelasnya.

Baca juga: Beredar Video KSAD Dudung Perintahkan Prajurit Kecam Effendi Simbolon

Adapun Kompas.com mendapatkan video yang berisi perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrachman yang memerintahkan prajuritnya untuk mengecam pernyataan Effendi.

Dalam video itu, Dudung meminta agar prajuritnya tidak tinggal diam atas pernyataan Effendi, lantaran pernyataan itu dinilai telah menginjak harga diri TNI.

Adapun Effendi mendapat kecaman karena pernyataannya menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas karena disharmonisasi antara Andika dan Dudung.

Bobby menegaskan menyatakan Effendi tidak merepresentasikan pandangan Komisi I DPR.

Baca juga: KSAD Dudung Yakin Ucapan Effendi Simbolon Tak Wakili PDI-P dan DPR, Minta Prajurit TNI Hentikan Kemarahan


“Saya sampaikan jangan digeneralisir seluruh Komisi I. Kalau gak salah yang bertanya dia (Effendi) doang kan, enggak ada yang lain. Segera diselesaikan saja tak perlu berpolemik lagi,” paparnya.

Terakhir ia menyarankan agar Effendi dan Dudung segera bertemu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Agar tidak menjadi berkepanjangan apalagi melibatkan institusi saya rasa pihak yang bersangkutan ketemu sajalah,” tandasnya.

Diketahui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal memanggil Effendi terkait persoalan tersebut. Pemanggilan dijadwalkan Kamis, (15/9/2022).

Baca juga: KSAD Dudung Minta Semua Prajurit Hentikan Kemarahan terhadap Effendi Simbolon

Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyampaikan ada dua laporan ke MKD atas pernyataan Effendi soal TNI.

Selain itu Habiburokhman menyarankan agar Dudung turut dimintai klarifikasi atas persoalan itu.

“Saya akan usul juga dipanggil juga dong biar clear semua jadi masalah ini biar selesai,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com