Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2022, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sidik Pramono menyatakan draf organisasi dan tata kelola Otorita IKN (OIKN) sudah selesai dan akan segera ditetapkan melalui peraturan kepala Otorita IKN.

"Saat ini draf Organisasi dan Tata Kelola (OTK) OIKN secara prinsip telah selesai, dan disetujui. Proses selanjutnya adalah penetapan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kelola) tersebut melalui Peraturan Kepala OIKN," kata Sidik dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).

"Dan kemudian berlanjut dengan proses pengisian pejabat pada perangkat organisasi OIKN tersebut," imbuh dia.

Baca juga: Vonis Ringan Edy Mulyadi dalam Kasus IKN Tempat Jin Buang Anak yang Berujung Ricuh

Sidik menjelaskan, perangkat OIKN tersebut nantinya terdiri atas sekretaris OIKN, deputi kepala OIKN, serta Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan OIKN, di bawah perangkat inti tersebut terdapat posisi direktur dan kepala biro.

Selain itu, kepala OIKN juga akan dibantu oleh staf ahli dan/atau staf khusus dengan jumlah maksimal yang akan diatur dalam peraturan kepala OIKN tersebut.

"Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh presiden; sementara staf khusus diangkat dan diberhentikan oleh kepala OIKN setelah mendapat persetujuan dari presiden," ujar Sidik.

Baca juga: Otorita IKN dan Kemenaker Kirim 25 Orang Ikut Pelatihan di Medan dan Samarinda

Sidik melanjutkan, untuk tahap pertama, kepala OIKN berwenang untuk menunjuk sekretaris dan deputi di OIKN, sedangkan jabatan lainnya akan diisi melalui metode open bidding atau seleksi terbuka.

"Proses seleksi terbuka terbuka akan dibantu oleh panitia/tim seleksi yang akan dibentuk khusus untuk itu," kata Sidik.

Baca juga: IKN Tak Gelar Pemilu 2024, Mendagri Usul Badan Otorita Diawasi DPR RI

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, sesuai UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, Otorita IKN mulai beroperasi paling lambat akhir 2022.

Sebelum Otorita IKN selesai dibentuk, pemerintah telah membentuk Tim Transisi yang bertugas sejak ditetapkan pada 28 April 2022 yang dipimpin oleh Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Nasional
Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.