Anies, Luhut, Erick Thohir, hingga Plate Buka Suara Setelah Data Pribadinya Diacak-acak "Bjorka"

Kompas.com - 14/09/2022, 13:21 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Data pribadi sejumlah pejabat publik diungkap oleh peretas bernama Bjorka. Data itu meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor KK, nama orang tua, alamat rumah, tempat dan tanggal lahir, status agama, riwayat pendidikan, dan sebagainya.

Sejumlah nama pejabat yang jadi sasaran aksi doxing dari Bjorka ini antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kemudian, ada juga nama Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUM Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Hacker Bjorka Telah Teridentifikasi BIN dan Polri

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Datanya disebut tak benar

Anies Baswedan pun menanggapi adanya data pribadi yang dibocorkan oleh hacker Bjorka.

Menurut Guburnur DKI itu, data yang disebarkan oleh Bjorka termasuk NIK dan nomor ponselnya tidak benar.

"NIK-nya salah. Nomor HP-nya juga salah. Itu enggak tahu saya, (Bjorka) ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya," kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Kepala BSSN Sebut Serangan Hacker “Bjorka” Tergolong Intensitas Rendah

Unggahan Instagram Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar PandjaitanTangkapan layar akun Instagram @luhut.pandjaitan Unggahan Instagram Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut disebut baru vaksin 2 kali

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan disebut Bjorka baru menerima dua kali vaksin.

Warganet pun ramai membicarakan informasi yang dibagikan melalui akun Twitter @bjorkanism pada Minggu (11/9/2022) itu. Namun, data yang diunggah di akun tersebut kini tidak bisa diakses lantaran akun tersebut sudah di-suspend.

Baca juga: Ketika Gubernur DKI Anies Baswedan Turut Jadi Korban Hacker Bjorka...

"Dari data yang di sebar ke publik oleh Bjorka, ternyata Luhut baru 2 kali di vaksin..." demikian keterangan yang dituliskan pengunggah.

Saat dikonfirmasi, Luhut mengatakan bahwa dirinya telah menerima empat kali dosis vaksin.

"Saya sudah 4 kali vaksin," ujarnya singkat kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/9/2022) pagi.

Namun, Luhut enggan menanggapi kebocoran datanya yang merembes ke publik. Dia tidak membalas pertanyaan Kompas.com ihwal bocornya data pribadi miliknya yang disebarkan oleh Bjorka.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Ketua DPP PDI-P Puan Maharani di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Pelanggaran pidana

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menanggapi data Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang turut dibocorkan Bjorka melalui aplikasi Telegram, Minggu (10/9/2022).

Hasto menilai, perilaku "hacker" Bjorka merupakan pelanggaran pidana serius.

“Apa yang dilakukan oleh hacker Bjorka telah menyentuh pelanggaran pidana yang sangat serius,” kata Hasto pada Kompas.com, Senin (11/9/2022).

Baca juga: Soal Serangan Hacker Bjorka, Mahfud: Motifnya Gado-gado

Dalam pandangannya, data yang bersifat rahasia tidak boleh diakses oleh sembarang orang.

Oleh karenanya, menurut Hasto, tidak hanya Bjorka yang mestinya terancam dikenai pidana. Namun, siapa pun yang mengunduh dokumen rahasia dan melihatnya bisa dikenai sanksi.

“Sehingga bagi siapa pun yang membuka dokumen tersebut, ya harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan negara,” ucap dia.

Terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2006).KOMPAS/PRIYOMBODO Terdakwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2006).

Disebut terlibat kasus Munir

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang pun ikut menanggapi tudingan Bjorka yang menyebut Ketua Umumnya, Muchdi Purwopranjono menjadi dalang di balik pembunuhan Munir.

Badaruddin mengatakan, hal serupa sebenarnya sudah pernah terjadi menjelang kontestasi Pemilu 2019.

"Lima tahun lalu jelang Pemilu 2019, isu Munir ini mencuat. Waktu itu menyorot kehadiran Pak Muchdi Pr dan Polycarpus di Partai Berkarya," ujar Badaruddin dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

Baca juga: KASUM Sebut 5 Nama Diduga Aktor Pembunuhan Aktivis HAM Munir, Salah Satunya AM Hendropriyono

Badaruddin pun membantah tudingan Bjorka kepada Muchdi Pr. Ia menegaskan bahwa Muchdi Pr secara hukum sudah diperiksa dan diproses. Bahkan, sudah dinyatakan tidak terlibat pembunuhan Munir sehingga bebas secara hukum.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya sempat membuat kecewa keluarganya.DOK. Kementerian BUMN Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya sempat membuat kecewa keluarganya.

Ajak peretas bangun bangsa

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai, pencurian data pribadi merupakan hal yang sangat serius bagi masyarakat.

Untuk itu, dia mengajak para peretas atau hacker dalam negeri untuk ikut berjuang bersama pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat.

"Para peretas yang merasa kurang diapresiasi, mulai juga bicara dengan pemerintah supaya jangan saling menjatuhkan, lebih baik kita membangun bangsa kita," kata Erick Thohir dalam siaran pers, Senin (12/9/2022).

Baca juga: BSSN Tegaskan Infrastruktur Informasi Vital Nasional Masih Berjalan Baik Usai Peretasan Bjorka

"Tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain," ucapnya.

Erick pun mengaku menjadi korban sasaran yang mana data pribadinya, seperti agama, nama orang tua, hingga pendidikan disebarkan ke publik.

Dia mengaku tidak marah mengingat data-data tersebut adalah informasi umum dan hal yang normal diketahui masyarakat dari dirinya sebagai pejabat publik.

"Tapi harus saling menghargai, karena data-data itu banyak yang tidak layak untuk dipublikasikan, ini bukan yang data saya," ucap Erick.

Menteri Kominfo Johnny G Plate pada pertemuan DIN Presidensi G20 Indonesia 2022, 2-4 September 2022 di Bali.Kementerian Kominfo Menteri Kominfo Johnny G Plate pada pertemuan DIN Presidensi G20 Indonesia 2022, 2-4 September 2022 di Bali.

Data bersifat umum

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan, data-data yang diretas oleh peretas atau hacker yang menggunakan Bjorka adalah data-data yang bersifat umum.

"Memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah, sementara adalah data-data yang sifatnya umum, data-data umum," kata Johnny G Plate usai rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Bukan data-data spesifik, dan bukan data-data yang ter-update, sebagian data-data yang lama," kata Plate melanjutkan.

Baca juga: Soal Kebocoran Data, Anggota Komisi I: Apa Perlu Kita Rekrut Hacker?

Adapun pemerintah telah membentuk tim khusus untuk merespons serangan siber oleh hacker Bjorka.

Pembentukan tim ini disampaikan Plate usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Johnny.

Johnny menuturkan, tim khusus itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Kemenkominfo dam Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.