Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

Karpet Merah untuk Penjarah Uang Rakyat

Kompas.com - 14/09/2022, 10:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PULUHAN terpidana kasus korupsi dibebaskan secara bersamaan. Berbagai potongan hukuman membuat mereka bisa lebih cepat keluar dari vonis yang dijatuhkan pengadilan.

Kala perhatian publik tengah tersedot pada kasus skandal ‘Duren Tiga’ dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sebanyak 23 narapidana kasus korupsi atau koruptor dibebaskan secara bersamaan.

Puluhan terpidana kasus korupsi ini mendapatkan pembebasan bersyarat pada Selasa (6/9/2022). Tak sedikit koruptor yang menghirup udara bebas itu terlibat kasus korupsi bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.

Para koruptor yang dibebaskan secara bersamaan ini berasal dari dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang.

Sebagian dari mereka telah mendekam di penjara selama beberapa tahun. Namun, ada juga yang baru menjalani pidana sangat singkat, seperti mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Selain Pinangki, ada beberapa koruptor yang namanya akrab di telinga masyarakat yang juga ikut dibebaskan.

Mereka di antaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdalih, pembebasan para napi kasus korupsi ini sudah sesuai regulasi.

Pembebasan bersyarat tersebut mengacu pada Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang telah resmi berlaku sejak 3 Agustus 2022.

Dalam pasal itu disebutkan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan sejumlah hak, salah satunya pembebasan bersyarat.

Tak ada efek jera

Pembebasan bersyarat puluhan napi kasus korupsi ini dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mengabaikan esensi ‘pemberatan’ hukuman bagi napi kasus korupsi untuk menimbulkan efek jera.

Seperti dalam kasus Pinanki. Terpidana penerima suap dari buron kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra sekaligus mantan jaksa ini menjalani masa tahanan yang sangat singkat.

Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana 10 tahun penjara. Tetapi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukumannya menjadi 4 tahun penjara.

Pinangki kemudian dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang pada Agustus 2021.

Namun, hanya sekitar setahun berselang, Pinangki sudah bisa mendapatkan kebebasan. Pinangki hanya menjalani masa tahanan sekitar 2 tahun karena ia ditahan sejak Agustus 2020 oleh Kejaksaan Agung.

Fenomena pemberian berbagai pengurangan masa hukuman dan pemberian pembebasan bersyarat membuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini tak menimbulkan efek jera.

Sementara, penindakan terhadap kasus korupsi yang berorientasi penjeraan ekonomi atau upaya pemiskinan koruptor juga tidak berjalan sesuai harapan.

Pasalnya, hingga saat ini, regulasi terkait perampasan aset hasil kejahatan tak kunjung disahkan.

Bukan kejahatan luar biasa

Selain tak menimbulkan efek jera, berbagai potongan dan keringanan hukuman serta pembebasan bersyarat juga menegaskan tindak pidana korupsi tak lagi menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) seperti yang selama ini didengungkan.

Dan hal ini dikhawatirkan akan membuat pemberantasan korupsi di negeri ini bernasib suram di masa mendatang.

Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme dan lainnya dituding jadi biang keladi munculnya regulasi yang menguntungkan para terpidana kasus korupsi ini.

Pembatalan regulasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) ini juga membuat korupsi tak lagi dikategorikan kejahatan luar biasa, sehingga pelakunya bisa mendapatkan remisi seperti pelaku tindak pidana lainnya.

Pelonggaran aturan dengan menempatkan kasus korupsi sebagai kejahatan biasa tanpa melakukan upaya lain berpotensi meningkatkan jumlah kasus korupsi di negeri ini.

Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah direvisi yang berdampak pada berkurangnya kekuatan lembaga antirasuah ini.

Tak hanya itu institusi ini juga sudah menyingkirkan puluhan penyidiknya yang selama ini dianggap berprestasi dengan dalih tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Kini kita disuguhi aturan baru yang semakin menguntungkan para pencuri kekayaan negeri dan dan penjarah uang rakyat.

Akankah berbagai aturan dan kebijakan ini akan meningkatkan tindak pidana korupsi? Lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi di negeri ini?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum dalam video di bawah ini yang sudah disiarkan langsung di Kompas TV pada Rabu (14/9/2022) pukul 20.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

71.000 Babinsa Dilibatkan untuk Turunkan Stunting

Nasional
Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Anggota Baleg DPR Minta Judul RUU Minuman Beralkohol Direvisi Sesuai Aspirasi Masyarakat

Nasional
Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Kementerian ESDM dan Tim Riset ITB Luncurkan Peta Jalan Strategis Percepatan Implementasi Bioetanol

Nasional
Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Bom Astanaanyar, Standar Baku Pengawasan Eks Napi Teroris Disorot

Nasional
Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU ke MA, Anggap Sipol Langgar UU Pemilu

Nasional
Gerindra Dinilai 'Turun Kelas' jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Gerindra Dinilai "Turun Kelas" jika Terima Ajakan PKS Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Setelah Dengar Putri Diperkosa Yosua, Ferdy Sambo: Saya Emosi Sekali

Setelah Dengar Putri Diperkosa Yosua, Ferdy Sambo: Saya Emosi Sekali

Nasional
BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

BNPT Akan Dalami Tulisan di Sepeda Motor Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Nasional
Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Dalam Persidangan, Sambo Sebut Perintahkan Bharada E 'Hajar' Yosua, Bukan Tembak

Nasional
Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Yasonna Minta Masyarakat Tak Ragukan Profesionalisme Hakim MK jika KUHP Digugat

Nasional
Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Komisi III DPR Dukung Penuh RUU KUHP, asalkan...

Nasional
Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Penelantaran Orang Masuk KUHP, Terancam Penjara hingga 7 Tahun

Nasional
Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Pelaku Bom Bunuh Diri Agus Sujatno Baru Setahun Bebas dari Penjara

Nasional
Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Sebar Foto Bom Astanaanyar Bisa Kena UU ITE, Terancam Penjara 4 Tahun

Nasional
Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Sambo Ngaku Sempat Tawarkan Pengaman ke Putri Saat Dilecehkan Yosua di Magelang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.