Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

NEGERI kita memang unik. Sangat unik. Pada peristiwa G30S PKI tahun 1965, prajurit menembak sampai mati sejumlah jenderal, pahlawan revolusi. Di era kini, lebih setengah abad setelah peristiwa G30S PKI tersebut, jenderal justru menembak mati prajurit. Itulah kisah Irjen Sambo yang membunuh prajuritnya sendiri, Joshua.

Kisah Irjen Sambo, masih berlangsung terus hingga kini. Selalu ada kejutan, hari demi hari. Kejutan tentang motif pembunuhan Joshua.

Kisah Sambo seolah kisah dalam film serial, yang penuh thriller. Kisah Sambo ini selalu menghadirkan apa yang disebut sebagai elements of surprise, karena selalu berubah.

Perubahan kisah tentang pelecehan seksual yang menjadi motif pembunuhan membuat publik semakin ragu tentang alibi yang dibangun Sambo.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Seksual Putri Candrawathi Dinilai Bisa Ringankan Hukuman Ferdy Sambo

Biarlah waktu kelak yang membuktikan, apa betul pelecehan seksual yang menjadi biang dari kemarahan Sambo terhadap Joshua yang menjadi pemicu utama pembunuhan terhadap Joshua.

Yang pasti, Sambo membayangkan bahwa alibi tentang pelecehan seksual yang dialami isterinya, bisa memberi pembenaran atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap Joshua.

Gunakan paham siri sebagai alasan pembenar?

Ada seorang kawan yang memberitahu saya, tidak tertutup kemungkinan Sambo berasumsi, sebagai orang Sulawesi Selatan yang menganut paham siri (harga diri atau martabat), pelecehan seksual terhadap isterinya memungkinkan dia menggunakan nilai budaya siri itu sebagai alasan pembenar atas tindakannya terhadap Joshua.

Sambo mungkin meyakini bahwa dengan siri itu dia lalu bisa leluasa dan memperoleh legitimasi membunuh karena martabatanya diinjak-injak. Siri dijadikan sebagai license to kill, ala James Bond. Semua teka teki dan keraguan ini, diuji di pengadilan kelak.

Yang pasti, hukum yang diterapkan dalam menguji kasus ini adalah hukum negara. Bukan hukum adat.

Namun, bisa saja kelak ada hakim progresif yang mengadili kasus ini, tiba-tiba menerapkan hukum adat dalam kasus Sambo. Wallahu Alam Bissawab. Kita nantikan adegan berikutnya.

Bila memang kasus pelecehan seksual terhadap isterinya yang menjadi dasar dan motif pembunuhan atas diri Joshua, dikaitkan dengan budaya siri orang Sulawesi Selatan, maka menurut saya, ini harus disikapi dengan kedalaman dan ketajaman nalar.

Masalahnya, dalam praktik adat istiadat di Sulawesi Selatan, pada umumnya, pria Sulawesi Selatan yang membunuh seseorang dengan motif siri, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap isteri, anak atau adik perempuan, maka begitu selesai membunuh, orang itu puas dan langsung menyerahkan diri.

Orang itu lalu secara terbuka dan bangga mengakui bahwa dia sudah menebus harga diri keluarga, dan siap membayar segala resiko atas perbuatannya itu.

Motif dan cara pembunuhan seperti itu mengharuskan pelaku berterus terang. Tidak membangun berbagai narasi untuk menyembunyikan perbuatannya.

Pelaku pembunuhan diharuskan oleh adat untuk berlaku jujur dan jantan memaklumatkan perbuatannya kepada masyarakat. Karena toh yang ditegakkannya adalah nilai-nilai luhur yang ditaati oleh masyarakat adat.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Ferdy Sambo Harus Dihukum Dua Kali Lebih Berat daripada Warga Biasa

Tambahan lagi, membunuh dengan motif siri, tidak memaksa dan mengintimidasi orang lain untuk ikut membunuh.

Bahwa ada orang lain yang mungkin ikut melakukan tindakan pembunuhan atas nama siri, bisa saja terjadi, tetapi itu dilakukan secara sukarela.

Maka, kalau memang motif pembunuhan Sambo adalah masalah siri lantaran isterinya dilecehkan secara seksual, Sambo tidak perlu merancang serentetan skenario yang selalu berubah.

Begitu selesai mengeksekusi Joshua, Sambo mestinya langsung mendeklarasikan diri bahwa ia berhasil menegakkan harga diri keluarganya. Segampang itu implementasi nilai-nilai penegakan siri orang Sulawesi Selatan. Tidak ribet.

Pengakuan dan penyesalan Sambo datang kemudian, setelah segalanya pelik disiasati.

Menurut saya, skenario terakhir yang bakal kita saksikan kelak, adalah, Sambo didakwa dengan pembunuhan atas diri Joshua. Alur kisah kemungkinan sebagai berikut:

Rombongan isterinya tiba dari Magelang, dan langsung ke rumah pribadinya di Jalan Sengguling. Di situlah untuk kali awal isterinya memberitahu bahwa dirinya dilecehkan secara seksual oleh Joshua.

Begitu mendengar kisah itu, Sambo pun langsung murka dan bergegas menuju rumah dinasnya di Jalan Duren Sawit untuk mengeksekusi Joshua.

Mengapa skenario seperti ini dijalankan?

Ini untuk menghindari perangkap Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) di mana ancaman pidanya bisa berakhir hukuman mati.

Kalau skenario di atas dipakai, maka kesannya adalah, Sambo marah sekali dan tak ada waktu untuk mendinginkan kepala. Maka, ia bisa dianggap tidak merencanakan, tetapi tindakan spontan atau seketika.

Namun, ada pertanyaan yang selayaknya dijawab oleh siapa pun yang mendukung kiat ini. Mengapa skenario eksekusi harus dilaksanakan di Jalan Duren Sawit, bukan di Jalan Sengguling?

Bukankah Joshua juga sudah berada di Jalan Sengguling ketika itu? Bila eksekusi dijalankan di Jalan Sengguling, maka tindakan spontan tersebut sangat logis untuk diterima. Sekali lagi, wallahu alam bissawab.


Mengapa tidak dimaklumkan

Kapolri dalam konteks ini, bergerak cepat membenahi institusinya yang carut-marut akibat kasus ini. Kapolri tidak tanggung-tanggung telah memeriksa lebih 90 orang anggotanya dan memecat Sambo sebagai anggota Polri. Bravo buat Kapolri.

Pertanyaan dasar yang menggelayut sekarang dan dinanti-nantikan jawabannya oleh publik adalah, mengapa kasus pembunuhan ini tidak langsung diumumkan?

Kejadiannya kan hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022. Publik baru mengetahui dua hari kemudian. Itu pun bukan dari institusi negara.

Tentu saja bisa dijawab dengan mengatakan, besoknya kan hari libur, Sabtu dan Minggu. Bukan hari kerja.

Baca juga: Anggota Komisi III Taufik Basari Sebut Kasus Ferdy Sambo Jadi Momentum Pembenahan Kultural Polri

Memaklumkan sebuah kejadian, apalagi yang begitu dahsyat dan melibatkan institusi negara, seyogyanya tidak membutuhkan jam kantor. Apalagi media massa kita, terutama media sosial, tidak lagi mengenal jam tayang. Lagian, untuk kasus-kasus lain, mengapa bisa cepat dimaklumkan ke publik.

Saya pun mulai bertanya, apakah larangan membuka jenazah Joshua di awalnya dan hasil otopsi pertama yang berbeda dengan hasil otopsi kedua, yang menjadi biang mengapa kasus tersebut tidak langsung diumumkan?

Mungkin saja ada alasan tertentu yang bersifat teknis yang bisa dianggap mengganggu jalannya penyidikan.

Kalau memang itu jadi alasannya, kita semua mengharap bahwa alasan tersebut bisa kita ketahui dalam waktu dekat. Ini untuk menghindari sak wasangka dan bermekarannya fitnah secara liar.

Saya pun teringat dengan Konstitusi kita, terutama Pasal 28 F bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Lalu, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan badan-badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan.

Saya percaya, pembunuhan Joshua oleh atasannya sendiri, bukan informasi yang dikecualikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

KRI Raden Eddy Martadinata-331 Wakili Indonesia untuk Latma di Pakistan

Nasional
Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Cak Imin Ajak Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Juga Akan Ajak Dia Gabung KIB

Nasional
KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

KY Ungkap Masalah Struktural yang Bikin Seleksi Calon Hakim Ad Hoc HAM Sepi Peminat

Nasional
Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Jaksa Sebut Surya Darmadi Terbukti Rugikan Perekonomian Negara Rp 73,9 T, Jadi Alasan Pemberat

Nasional
Pemerintah Siapkan BUMN Jadi 'Off Taker' di Bidang Pangan

Pemerintah Siapkan BUMN Jadi "Off Taker" di Bidang Pangan

Nasional
Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kemenkes: Jangan Beli Obat Tanpa Resep Dokter

Nasional
Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Selain Penjara Seumur Hidup, Surya Darmadi juga Dituntut Uang Ganti Rp 73,9 T Kerugian Perekonomian Negara

Nasional
Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Rapat dengan Kepala Otorita, Anggota DPR Pertanyakan Sumber Biaya Pembangunan IKN

Nasional
KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Nasional
Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Beri Kuliah Umum di AAL, Wapres Minta Taruna Rendah Hati hingga Tingkatkan Wawasan

Nasional
Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI Beralih ke Divisi 2 Kostrad, Panglima Yudo Tekankan Sinergi 3 Matra

Nasional
Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Sebut Pemeriksaan Tak Perlu Izin Presiden

Nasional
Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas Jokowi, Mahfud: Seakan-akan Pemerintah Nggak Mau OTT

Nasional
Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Cak Imin Mau Dekati Golkar Gabung Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Kita Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.