Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata PPP Soal Kemungkinan Usung Sandiaga Uno di Pilpres 2024

Kompas.com - 13/09/2022, 22:15 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan semua kader diberi kebebasan untuk mengusulkan figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Arsul mengungkapkan hal itu saat ditanya soal kemungkinan PPP mengusung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, sebagai capres atau cawapres saat pilpres mendatang.

“Kami proses bottom up dari bawah ke atas, setiap kader (bebas) mengekspresikan masing-masing. Termasuk siapa sih capres-cawapres yang disukai,” tutur Arsul dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Fadli Zon Ingatkan Sandiaga Uno Bakal Ada Konsekuensi jika Nekat Nyapres

Sejauh ini, usulan capres-cawapres yang disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) cukup.

Seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Arsul mengungkapkan pihaknya pun mempersilahkan masing-masing figur untuk berkomunikasi dengan kader PPP.

“Karena ini proses yang kami enggak bisa kemudian (mengatakan) ,’eh kalian diem ya itu (pengusungan capres-cawapres) kewenangan DPP,’ enggak begitu,” sebutnya.

Baca juga: Sandiaga Uno Disebut Tak Akan Nyapres jika Tak Dapat Perintah Prabowo

Nantinya usulan berbagai kader wilayah dapat disampaikan dalam mekanisme Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

Tapi, Arsul mengingatkan, agar pengusulan itu disertai pertimbangan yang matang. Sebab, PPP tak bisa mengusung sendiri pasangan calon yang diinginkan.

“Saran kami teman-teman membuat alternatif-alternatif tidak boleh mengusulkan pada DPP hanya satu nama saja,” tandasnya.

Diketahui Sandiaga Uno sempat menyampaikan keinginannya untuk mengikuti Pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan pasca Sandi mengunjungi politisi PPP di Yogyakarta, 30 Agustus 2022.

Baca juga: Waketum Gerindra Benarkan Ada Desakan agar Sandiaga Mundur dari Partai

Keinginan Sandi mendapatkan resistensi dari petinggi Partai Gerindra seperti Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Ahmad Dasco.

Secara garis besar keduanya menyampaikan ada konsekuensi yang harus diterima Sandi jika ngotot untuk mengikuti Pilpres 2024.

Pasalnya Partai Gerindra satu suara untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi capres pada kontestasi elektoral mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com