Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mardiono Sebut Pencopotan Tamliha dari Wakil Ketua Komisi V Bukan Karena Mengkritik Dirinya

Kompas.com - 13/09/2022, 20:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan, pencopotan Saifullah Tamliha bukan lantaran kritik yang dilontarkan terhadap dirinya.

Diketahui, Tamliha yang juga merupakan kubu Suharso Monoarfa itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PPP. Namun pada hari ini, Selasa (13/9/2022), Fraksi PPP memutuskan untuk mengganti posisi Tamliha oleh Muhammad Iqbal.

Baca juga: Tepis Isu Pergantian Ketua Bagian Grand Design untuk Berkoalisi dengan PDI-P, Waketum PPP: Itu Terlalu Prematur

"Ah enggak ada (hubungannya karena mengkritik), saya enggak alergi dengan kritik. Enggak ada. Saya seneng rekan-rekan wartawan kritik saya berarti masih cinta dengan saya, sayang dengan saya. Mau mengingatkan kalau saya salah. Kalau konsultan, saya bayar mahal," ujar Mardiono saat dihubungi wartawan Selasa (13/9/2022).

Ia menegaskan bahwa pencopotan Tamliha merupakan wewenang fraksi. Selain itu, ia mengklaim, pergantian ini juga telah mempertimbangkan kebutuhan dalam fraksi itu sendiri.

Baca juga: SK PPP Diproses Cepat, Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana

"Biasa pindah komisi, penugasan. Bahkan Pak Saifullah sudah berapa bulan di komisi itu. Ada yang cuma lima hari hanya diperbantukan, di-BKO lalu dipindah lagi, biasa itu," jelas Mardiono.

Sebelumnya, Tamliha sempat menyatakan bahwa pencopotan Suharso melalui forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP menyimpang dan tidak sah. Sebab, proses tersebut dinilainya tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Baca juga: Mardiono Tegaskan PPP Tetap Solid di KIB

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin (5/9/2022).

Tamliha sendiri mengaku tidak mengetahui ihwal pencopotannya tersebut. Ia juga mengaku belum menerima surat pergantian itu lantaran sedang di luar negeri untuk umrah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

Nasional
Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

Nasional
Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

Nasional
Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

Nasional
Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

Nasional
Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

Nasional
Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

Nasional
Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

Nasional
Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

Nasional
Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com