Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2022, 20:09 WIB

KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terus berkomitmen meningkatkan pembangunan nasional, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021.

Perpres tersebut mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang telah diundangkan pada 6 April 2021.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, pemerintah memerlukan percepatan untuk Kebijakan Satu Peta karena informasi geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Kebijakan Satu Peta juga berguna dalam pengelolaan sumber daya alam, pembagian kawasan sumber daya alam, penanggulangan bencana, sustainable development, dan pengembangan ekonomi digital.

“Selain enam hal tersebut, Kebijakan Satu Peta juga memberikan literasi geospasial yang lebih luas kepada kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), maupun masyarakat. Sebab, selama ini awareness kita terhadap data geospasial belum terlalu masif,” ujarnya.

Baca juga: HUT Kemenko Perokonomian ke-56, Airlangga Soroti Ekonomi Indonesia yang Terus Bertumbuh

Dia mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam Media Briefing Overview serta Paparan Rencana Rakernas Percepatan Kebijakan Satu Peta di Media Center Kemenko Perekonomian, Selasa (13/9/2022).

Pada kesempatan itu, Aris juga menyampaikan berbagai hal mengenai Kebijakan Satu Peta, mulai dari perkembangan pelaksanaan, capaian sinkronisasi, capaian kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT), capaian optimalisasi penyebarluasan data informasi geospasial dan integrasi portal Kebijakan Satu Peta, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Perpres Nomor 23 Tahun 2021.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo menambahkan, Kebijakan Satu Peta juga bertujuan untuk mendorong investasi.

“Saat ini kita ingin keluar dari middle income trap seperti yang disampaikan Pak Presiden,” ujar pria yang menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta itu melansir ekon.go.id, Selasa.

Baca juga: Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Dia mengatakan, Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta diharapkan bisa mendorong investasi dan menciptakan sustainable development.

“Dengan membangun investasi di suatu daerah, secara ekonomi akan bagus atau meningkat dan lingkungan juga tidak terganggu,” katanya.

Adapun sejak Perpres Nomor 23 Tahun 2021 diterbitkan, berbagai kemajuan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta telah dilakukan.

Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, terdapat tantangan yang mengiringi dan harus segera diselesaikan  karena menjadi penghambat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Baca juga: Kebijakan Satu Peta Disebut Bisa Tangani Konflik Agraria, Seperti Apa?

Rakernas itu akan menjadi forum koordinasi capaian, fasilitasi kendala, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang terbagi dalam tiga sesi panel.

Rakernas tersebut juga akan melibatkan K/L, pemda, dan multi-stakeholder yang bertujuan memberikan ide dan terobosan untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Wahyu mengatakan, rakernas itu penting karena pemerintah perlu melakukan percepatan penyelesaian dari rencana aksi yang harus disusun seluruh K/L dan pemda.

“Diharapkan pada semester I-2024, rencana aksi ini sudah terpetakan dengan baik dan sudah dijadikan komitmen bersama antara K/L dan pemda,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, rakernas yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2022 di Jakarta tersebut mengangkat enam agenda utama, yaitu Forum Menteri berupa dialog pelaporan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Baca juga: Soal Dampak Kenaikan BBM, Airlangga: Inflasi Sedang Kita Monitor

Ada pula Peluncuran Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) yang dikelola Kemenko Perekonomian untuk menyelesaikan kasus ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Kemudian, ada penghargaan untuk para pemenang Kompetisi Desain Poster dan Video Kebijakan Satu Peta untuk Mahasiswa, Dialog Interaktif Kepala Daerah dengan Para Menteri, Forum Muda Berbicara Kebijakan Satu Peta, dan gelaran Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta.

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilanjutkan dengan memperluas target pelaksanaanya yang melibatkan 24 K/L dan 34 provinsi serta penambahan 72 peta tematik baru sehingga total menjadi 158 peta tematik.

Tambahan 72 peta tematik tersebut mencakup peta tematik di bidang perekonomian, keuangan, kebencanaan, perizinan pertanahan, dan kemaritiman.

Kebijakan Satu Peta diupayakan untuk mendorong K/L dan pemda dalam memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT)/Peta Tematik hasil percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Baca juga: Airlangga Sebut Masih Ada 8 PSN yang Belum Diselesaikan Pemerintah

Hasil Produk Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat dibagi-pakaikan dan dijadikan sebagai acuan bersama dalam rangka pembangunan nasional berbasis spasial.

Selain itu, Kebijakan Satu Peta dilaksanakan melalui empat kegiatan yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Nasional
Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Nasional
Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

DPW Nasdem Akan Usulkan Sejumlah Kader sebagai Cagub DKI, Termasuk Ahmad Sahroni

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Substansi Putusan MK Berubah, Pakar Sebut Versi Pembacaan Hakim di Sidang yang Berlaku

Nasional
Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.