SK PPP Diproses Cepat, Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono membantah adanya campur tangan pihak Istana di balik proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) atas kepengurusan baru partai tersebut.

Mardiono menegaskan, dirinya tidak pernah melapor kepada Presiden Joko Widodo soal kepengurusan PPP.

"Oh ndak ada, ndak ada (campur tangan Istana). Karena saya juga tidak pernah melapor dengan Bapak Presiden. Saya juga tidak pernah menelepon Pak Menteri (Menkumham) atau Pak Dirjen, Saya tidak ada, tidak ada," ujar Mardiono saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/9/2022).

"Jadi ini ya natural aja. Saya menyampaikan juga dikawal sama awak media ya. Ikut meliput saya di sana, setelah saya sampaikan sudah kita pulang," lanjutnya.

Baca juga: Yakin Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR karena Bela Suharso, Tamliha: Munafik kalau PPP Bilang Tidak!

Setelah itu, pihak Kemenkumham menindaklanjuti sejumlah kekurangan dalam permohonan SK.

Mardiono menuturkan, seluruh prosesnya pengurusan SK difasilitasi secara online.

"Setelah itu juga (kabar) terbitnya SK itu juga malah saya terima dari teman-teman media, Sebelum saya terima fisiknya," ungkapnya.

"Saya kan juga mengantarkan juga berkasnya ke sana. Selanjutnya tentu kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, ketika nanti di sistem aplikasi itu masih ditolak karena dia belum ceklis hijau, ya tetap kita perbaiki melalui sistem online itu," lanjut Mardiono.

Sehingga, menurutnya, cepat atau lambatnya proses tergantung dari kecepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

"Kalau kita cepat mengisi ya kita juga cepat selesai, enggak harus menunggu sampai lonceng berbunyi ya kan," tambahnya.

Baca juga: PPP Tepis Copot Tamliha dari Jabatan Wakil Ketua Komisi V DPR karena Bela Suharso Monoarfa

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly membenarkan telah mengesahkan kepengurusan baru PPP.

Yasonna mengonfirmasi Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

“Benar (SK Kemenkumham asli),” ucapnya dihubungi Kompas.com, Jumat (10/9/2022).

Adapun pengesahan tersebut hanya berselang lima hari setelah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP digelar di Banten pada Minggu (4/9/2022).

Dalam Mukernas disepakati bahwa Mahkamah Partai PPP mengganti Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dan menunjuk Muhamad Mardiono jadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.