Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Semua Warga Ikut Kepesertaan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 13/09/2022, 18:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua warga untuk ikut kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menurut Muhadjir, kepesertaan BPJS Kesehatan setiap warga ini perlu menjadi perhatian kepala desa setempat. Sebab, dia masih menemukan ibu yang melahirkan dikenai biaya bersalin.

Baca juga: Stunting Wonogiri Turun Jadi 12,8 Persen, Bupati Jekek: Kami Rangking Tiga Se-Jateng Kasus Stunting Terendah

Hal ini dia ungkapkan ketika melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pekan ini.

"Keanggotaan BPJS Kesehatan belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," kata dia dalam siaran pers, Selasa (13/9/2022).

Muhadjir meminta semua warga di kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan.

Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat.

Tujuannya agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri.

"Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS,” ucap Muhadjir.

Baca juga: Targetkan Stunting Turun 12 Persen pada 2026, Pemprov Sulut Fokus di 15 Kabupaten/Kota

Selain soal keanggotaan BPJS Kesehatan, dia mengingatkan pentingnya mencegah stunting pada anak sejak usia dini.

Muhadjir mengingatkan, stunting adalah tanda perkembangan otak yang tidak bagus. Kondisi tubuh pendek merupakan pertanda stunting.

“Seribu hari awal kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga tahun ibu menyusui, akan menentukan perjalanan hidup anak itu berikutnya. Kalau berhasil, insya Allah akan bagus selanjutnya,” jelas Muhadjir.

Seperti diketahui, saat ini stunting mendapatkan perhatian dan penanganan khusus.

Baca juga: Angka Stunting di Banten 24,5 Persen, BKKBN: 30.000 Ibu Hamil Berisiko Melahirkan Anak Stunting

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting mencapai 24,4 persen pada 2021. Artinya, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu.

Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9 persen.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14 persen pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7 persen per tahunnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com