Bantah Keterlibatan Istana, Waketum PPP: Kalau Ada Campur Tangan, Pilihan Pak Jokowi Itu Saya, Bukan Mardiono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah anggapan yang menyebut pergantian ketua umum PPP melibatkan pihak Istana.

Menurut Arsul, jika benar ada andil Istana dalam masalah ini, maka yang dipilih sebagai pelaksana tugas ketua umum adalah dirinya, bukan Muhammad Mardiono.

"Kalau soal kedekatan dengan Istana, dengan Pak Jokowi, pasti saya yang harus plt ketum, bukan Pak Mardiono," kata Arsul dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Suharso Tak Lagi Ketum PPP, Airlangga Tegaskan Hubungan di KIB Tetap Baik

Arsul beralasan, ia merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 sehingga dekat dengan lingkungan Istana.

"Jadi kalau katakanlah ada campur tangan, pilihan Pak Jokowi, yakin saya, tidak ke Pak Mardiono, ke Arsul Sani," ujar Arsul.

Arsul mengeklaim, terpilihnya Mardiono sebagai Plt Ketua Umum murni aspirasi kader PPP.

Ia pun membeberkan sejumlah alasan Mardiono yang dipilih menggantikan Suharso Monoarfa.

Alasan pertama, Mardiono merupakan sosok senior di partai berlambang ka'bah itu. Ia meniti karier politik dari bawah.

"Beliau itu masuk di PPP sebagai pengusaha itu dari bawah, dari tingkat DPC, jadi bendahara DPW Banten, jadi ketua DPW, jadi kurang lebih beliau di PPP sudah 22 tahun," ujar Arsul.

Kedua, Arsul tidak memungkiri bahwa latar belakang Mardiono sebagai pengusaha juga menguntungkan PPP karena ia bakal menyokong pendanaan partai.

"Sebagai sebuah realitas politik, paling tidak kalau beliau jadi ketua umum, kalau kurang-kurang itu pasti keluarinlah. Itu kami enggak bisa pungkiri di samping tentu pertimbangan yang utama adalah akseptabilitas di internal partai politik," kata Arsul.

Baca juga: Kader PPP Pendukung Suharso Dicopot dari Wakil Ketua Komisi V DPR

Suharso dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Alasannya, para kader tak puas dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan mengesahkan kepengurusan baru PPP melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

Isi SK tersebut menyatakan mengakui Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.