Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Keterlibatan Istana, Waketum PPP: Kalau Ada Campur Tangan, Pilihan Pak Jokowi Itu Saya, Bukan Mardiono

Kompas.com - 13/09/2022, 15:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah anggapan yang menyebut pergantian ketua umum PPP melibatkan pihak Istana.

Menurut Arsul, jika benar ada andil Istana dalam masalah ini, maka yang dipilih sebagai pelaksana tugas ketua umum adalah dirinya, bukan Muhammad Mardiono.

"Kalau soal kedekatan dengan Istana, dengan Pak Jokowi, pasti saya yang harus plt ketum, bukan Pak Mardiono," kata Arsul dalam wawancara khusus di program Gaspol! Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Suharso Tak Lagi Ketum PPP, Airlangga Tegaskan Hubungan di KIB Tetap Baik

Arsul beralasan, ia merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 sehingga dekat dengan lingkungan Istana.

"Jadi kalau katakanlah ada campur tangan, pilihan Pak Jokowi, yakin saya, tidak ke Pak Mardiono, ke Arsul Sani," ujar Arsul.

Arsul mengeklaim, terpilihnya Mardiono sebagai Plt Ketua Umum murni aspirasi kader PPP.

Ia pun membeberkan sejumlah alasan Mardiono yang dipilih menggantikan Suharso Monoarfa.

Alasan pertama, Mardiono merupakan sosok senior di partai berlambang ka'bah itu. Ia meniti karier politik dari bawah.

"Beliau itu masuk di PPP sebagai pengusaha itu dari bawah, dari tingkat DPC, jadi bendahara DPW Banten, jadi ketua DPW, jadi kurang lebih beliau di PPP sudah 22 tahun," ujar Arsul.

Kedua, Arsul tidak memungkiri bahwa latar belakang Mardiono sebagai pengusaha juga menguntungkan PPP karena ia bakal menyokong pendanaan partai.

"Sebagai sebuah realitas politik, paling tidak kalau beliau jadi ketua umum, kalau kurang-kurang itu pasti keluarinlah. Itu kami enggak bisa pungkiri di samping tentu pertimbangan yang utama adalah akseptabilitas di internal partai politik," kata Arsul.

Baca juga: Kader PPP Pendukung Suharso Dicopot dari Wakil Ketua Komisi V DPR

Suharso dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Alasannya, para kader tak puas dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan mengesahkan kepengurusan baru PPP melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02. Tahun 2022 tentang Pengesahan Plt Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Masa Bakti 2020-2025.

Isi SK tersebut menyatakan mengakui Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

Nasional
MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com