Pakar Soal Kebocoran Data: Masyarakat Harusnya Marah, Bukan Menjadikan Bjorka Pahlawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, masyarakat tidak menyadari bahaya akibat kebocoran data yang dilakukan oleh peretas (hacker) beridentitas Bjorka.

"Masyarakat sudah terlanjur enggak sadar bahwa mereka dalam bahaya. Harus dikasih tahu masyarakat dalam bahaya," kata Fahmi dalam program Sapa Indonesia Malam di KOMPAS TV, pada Senin (12/9/2022).

Fahmi memaparkan, dari hasil analisis melalui Drone Emprit tentang percakapan netizen terkait Bjorka, sebagian besar netizen justru menyanjung dan menjadikan Bjorka sebagai pahlawan.

Baca juga: Bareskrim Bergabung dalam Tim Khusus Usut Hacker Bjorka

"Saya melihat masyarakat tidak sadar tentang ini. Contohnya saja bahwa harusnya mereka marah kepada Bjorka yang membocorkan karena itu membuat mereka jadi berbahaya, tapi malah sebaliknya, mereka kan malah menjadikan Bjorka sebagai pahlawan," ucap Fahmi.

Menurut Fahmi, masyarakat seharusnya mendesak pemerintah bersikap tegas untuk menangkap peretas seperti Bjorka yang membocorkan data publik dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Akan tetapi, kata Fahmi, dari analisis percakapan di dunia maya justru terlihat masyarakat Indonesia justru mendukung aksi Bjorka.

"Ini kan kebalikan banget. Artinya menunjukkan apa? Masyarakat sangat tidak sadar bahwa di depan mata dia itu menjadi kondisi yang sangat berbahaya, sehingga dia harusnya marah kepada Bjorka, dan minta kepada pemerintah supaya Bjorka ditangkap misalnya," ujar Fahmi.

"Malah kebalikannya kan, sensasi kekesalan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada pemerintah itu yang menjadi lebih dominan," ucap Fahmi.

Baca juga: Respons Pemerintah Bentuk Tim Khusus Setelah Miliaran Data Dibobol Hacker Bjorka

Kominfo pun menampik tudingan tersebut dan menyebut klaim Bjorka sebagai kebohongan atau hoaks. Sebab, Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar.

Beberapa hari kemudian, pada 6 September 2022, Bjorka kembali menjual data yang ia klaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum.

Data yang dibocorkan mulai dari nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, bahkan keterangan soal disabilitas.

Lalu, Bjorka kembali muncul dan menjual data yang ia klaim sebagai transaksi surat dan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia pada Sabtu (10/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.

Baca juga: Data Pribadi Puan Maharani Disebarkan Bjorka, PDI-P: Pelanggaran Pidana Serius

Pada Minggu (11/9/2022), Bjorka menyebarkan data pribadi pejabat negara, di antaranya Menkominfo Johnny G. Plate, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Ketua DPR Puan Maharani.

Akun peretas itu pun sempat dinonaktifkan di media sosial Twitter dan Telegram, akan tetapi ia terus muncul menggunakan akun baru dan mengatakan tidak akan berhenti membocorkan data.

Menkominfo Johnny Plate menyatakan pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri dari Kemenkominfo, BSSN, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan asesmen terkait kebocoran data itu.

"Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada "emergency response team" dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Johnny usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).