Isu Yudo Margono Calon Panglima, Pengamat: Sejak Era Jokowi, TNI AL Belum Dapat Jatah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pertahanan Anton Aliabbas menilai, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berpotensi kuat menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Pasalnya, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kursi Panglima TNI belum pernah diisi oleh matra Angkatan Laut (AL).

Sementara, masa jabatan Jokowi hanya tersisa dua tahun lagi hingga Oktober 2024.

"Hanya KSAL yang belum mendapat giliran memegang posisi Panglima TNI sejak Jokowi menjabat pada 2014," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Andika Kian Mesra dengan Yudo, Sinyal Pergantian Panglima TNI Tak Akan Diwarnai Keributan

Mengacu Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kata Anton, posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian.

Dia mengatakan, rotasi bergilir kepemimpinan TNI sejak era reformasi didasari semangat kesetaraan antarmatra.

Rotasi kepemimpinan berangkat dari pengalaman era Orde Baru yang mana hanya elite satu matra saja yang menjabat panglima angkatan bersenjata.

"Dengan demikian, jika semua matra mendapat giliran menjabat posisi Panglima TNI, tentu sedikit banyak akan menunjukkan rasa kesetaraan tersebut," ujar Anton.

Selain itu, kata Anton, merujuk visi pemerintah, Presiden Jokowi sejak awal terpilih telah menggaungkan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karenanya, menurut dia, besar peluang bagi KSAL untuk menjadi Panglima TNI meneruskan tongkat komando Andika.

"Jadi memang ada alasan kuat untuk menunjuk KSAL sebagai Panglima TNI," kata Anton.

Anton melanjutkan, kemesraan Andika dengan Yudo Margono beberapa waktu belakangan seakan menjadi sinyal dukungan Panglima TNI untuk sosok KSAL itu.

Apalagi, kerekatan hubungan keduanya tampak ketika isu disharmoni antara Andika dengan KSAD Dudung Abdurachman belum reda.

"Memang tidak bisa dihindari ada kesan Andika mendukung Yudo sebagai penggantinya," ujarnya.

Namun demikian, Anton menekankan, penunjukan Panglima TNI sepenuhnya hak prerogatif presiden.