Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/09/2022, 07:21 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 bulan dan 15 hari penjara kepada pegiat media sosial, Edy Mulyadi terkait celotehannya mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Majelis hakim berpendapat, celotehan Edy yang menyebutkan bahwa IKN merupakan “tempat jin buang anak” dapat meresahkan masyarakat.

"Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat," kata hakim ketua Adeng AK dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Sidang Edy Mulyadi Diwarnai Kericuhan, Masyarakat Adat Dayak Tak Terima Putusan Hakim

Putusan majelis hakim ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Edy divonis 4 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan hal yang meringankan terhadap Edy salah satunya yakni telah bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Mejelis juga menilai, sebagai terdakwa telah berterus terang menjelaskan perkara yang menjeratnya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

"Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," ucap hakim saat membacakan hal-hal yang meringankan.

Baca juga: Vonis Lebih Ringan, Hakim: Perbuatan Edy Mulyadi Dapat Meresahkan Masyarakat

Dalam kasus ini, Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Menurut hakim, Edy terbukti membuat kabar angin atau kabar yang tidak pasti terkait pernyataan “tempat jin buang anak” yang disebutkan dalam akun YouTube miliknya.

Hakim berpendapat, tuntutan jaksa yang menilai celotehan Edy telah menimbulkan keonaran di masyarakat dalam bentuk penyebaran berita bohong atau hoaks, tidak terbukti.

Sidang dengan agenda putusan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap pegiat media sosial, Edy Mulyadi diwarnai kericuhan.  Sejumlah masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) tidak terima dengan putusan majelis hakim.KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Sidang dengan agenda putusan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap pegiat media sosial, Edy Mulyadi diwarnai kericuhan. Sejumlah masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) tidak terima dengan putusan majelis hakim.

Kemudian, Majelis Hakim dalam putusannya juga memerintah jaksa untuk segera mengeluarkan Edy dari rumah tahanan.

Pasalnya, pidana yang dijatuhkan terhadap pegiat media sosial itu telah sama dengan masa penangkapan atau penahanan.

"Oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa maka perlu diperintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan," kata hakim.

Menanggapi putusan tersebut, JPU menyatakan pikir-pikir sebelum menentukan apakah akan ajukan banding atau tidak.

Baca juga: Edy Mulyadi Didakwa Sebarkan Berita Bohong yang Timbulkan Keonaran Masyarakat

Ricuh ketika dibacakan putusan

Sementara itu, sidang sempat diwarnai kericuhan saat sejumlah masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) tidak terima dengan putusan majelis hakim.

Massa yang hadir dalam persidangan itu memprotes putusan hakim yang memerintahkan Edy untuk segera dikeluarkan dari tahanan.

"Putusan hakim tidak adil," teriak salah seorang massa saat hakim ketua membacakan putusan.

Baca juga: Jalani Sidang Perdana Kasus Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi: Saya Minta Maaf...

Teriakan satu orang itu pun disambut oleh orang lainnya yang hadir dalam persidangan. Hampir sebagian massa yang ada dalam persidangan meneriaki hakim tidak adil.

"Hakim tidak adil," sahut massa lainnya yang ada dalam persidangan.

Aparat kepolisian yang berjaga kemudian menghampiri massa dan meminta untuk tidak berteriak dan mengganggu jalannya persidangan.

"Kami minta jaksa banding," teriak massa saat hakim menutup sidang.

Jaksa disebut bakal keluarkan Edy dari tahanan

Kuasa Hukum Edy, Ahmad Yani meyakini bahwa jaksa bakal segera mengeluarkan kliennya dari rumah tahanan usai adanya perintah dari mejelis hakim.

Menurut dia, seluruh pihak harus menghormati apapun keputusan yang telah dijatuhkan majelis hakim di muka persidangan.

"Ini kan sudah perintah hakim, kalau sudah perintah hakim tidak ada satu katapun, tidak ada satu hal yang merintangi," ujar Ahmad Yani ditemui usai persidangan.

Baca juga: Jalani Sidang Perdana Kasus Ujaran Kebencian, Edy Mulyadi Berharap Dapat Keadilan

"Maka, wajib seluruh aparatur hukum tunduk kepada perintah hakim, harus melepaskan atau membebaskan Edy Mulyadi," katanya lagi.

Yani berpendapat, jaksa wajib membebaskan Edy Mulyadi dari tahanan apapun langkah hukum yang bakal diambil nantinya.

Menurut dia, Edy tetap harus dibebaskan meskipun penuntut umum nantinya akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Kan sudah pertimbangan majelis hakim. Artinya, hakim menghukum sesuai dengan masa tahanan, dan 7 bulan 15 hari itu jatuhnya hari ini. Maka pada hari ini Edy Mulyadi harus segera dilepaskan dari rumah tahanan," katanya.

"Walaupun jaksa tidak menerima atau akan mengajukan banding, tapi terhadap Edy Mulyadi demi hukum harus dilepas," ujar Ahmad Yani melanjutkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, Begini Penampakan Surat Tulisan Tangannya

Nasional
Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Bareskrim Kirim Sampel ke BPOM Terkait 2 Kasus Gagal Ginjal Akut di Jakarta

Nasional
PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

PT Pharos Indonesia Tarik Produk Obat Praxion yang Dikonsumsi Korban Gagal Ginjal Akut

Nasional
Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Gempa di Turkiye, Muhammadiyah Siap Kirim Relawan Kesehatan dan Kemanusiaan

Nasional
Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Semangat Berapi-api Prabowo, Berulang Kali Singgung soal Pengkhianatan hingga Musuh dalam Selimut

Nasional
Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasdem Tantang Sandiaga Laporkan Anies jika Dirugikan soal Utang Piutang Rp 50 M

Nasional
PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

PKS Ajak Golkar Usung Anies Capres dan Gabung Koalisi Perubahan Sore Ini

Nasional
Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Kepemimpinan Duta Besar: Jembatan Diplomasi Kedigdayaan Nusantara

Nasional
KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

KSAL dan 4 Pati TNI AL Dapat Brevet Kehormatan Artileri Senjata Angkatan Laut

Nasional
KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

KPK Lantik 21 Penyelidik dan Penyidik Baru dari Internal, Polri, dan BPKP

Nasional
Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Jokowi: NU Harus Terdepan Membaca Gerak Zaman

Nasional
Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Singgung soal Loyalitas dan Musuh dalam Selimut, Pidato Prabowo Sentil Nasdem hingga Anies?

Nasional
1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

1 Abad Nahdlatul Ulama, Wapres Harap NU Berkembang Sesuai Zaman

Nasional
Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Ketika Prabowo Bungkam soal Perjanjian dengan Anies dan Sandiaga, Fadli Zon Buka Suara

Nasional
Banser Bawakan 'We Will Rock You', Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Banser Bawakan "We Will Rock You", Jokowi: Sekarang Banser Sudah Senang Queen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.