Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Pejabat Dibocorkan Bjorka, Fadli Zon: Masa "Hacker" Bisa Mempermalukan Institusi Negara?

Kompas.com - 12/09/2022, 16:48 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, heran mengapa institusi negara bisa dipermalukan oleh hacker (peretas) seperti Bjorka, yang baru-baru ini kerap membocorkan data pejabat negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sudah mengakui bahwa Bjorka membocorkan beberapa data.

"Menurut saya, itu kan mempermalukan sebetulnya. Masa satu orang atau beberapa orang hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang-orang penting di dalam institusi itu ya?" ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Soal Kasus Munir yang Diungkap Hacker Bjorka, Komnas HAM: Kami Bergerak dari Fakta

Fadli menilai harus ada evaluasi total terkait pertahanan siber di Indonesia.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah intervensi terkait kebocoran data yang terjadi baru-baru ini.

"Masa kita diperlakukan seperti itu dan tidak ada resistensi memadai seperti tidak ada pertahanan. Dan ironisnya, netizen kita mayoritas mendukung (apa yang Bjorka lakukan). Ini something wrong," tuturnya.

Untuk itu, Fadli Zon mendorong ada evaluasi terkait perlindungan data milik masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini meminta pemerintah mengatasi masalah kenapa bisa data masyarakat diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, dan diumbar ke ruang digital semudah itu.

"Kita di dunia digital, kalau dulu perang fisik, sekarang cyber war. Harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu saja. Siapa yang tanggung jawab. Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," imbuh Fadli.

Baca juga: Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh Hacker Bjorka

Secara terpisah, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengakui kebocoran data pejabat negara yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka benar-benar terjadi.

Dia mengatakan, sudah mendapat laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peristiwa kebocoran data itu.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Akan tetapi, kata Mahfud, kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.

Baca juga: Kesibukan Kominfo Saat Akhir Pekan gara-gara Aksi Bjorka

Menurut dia, data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data.

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," papar Mahfud.

Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com