Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SAFEnet: 1,3 Miliar Data Pengguna SIM Card Diduga Bocor Jadi Kasus Terbesar di Asia

Kompas.com - 09/09/2022, 16:18 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebutkan, kasus kebocoran 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi SIM card handphone (HP) di Indonesia menjadi kasus kebocoran data terbesar di Asia.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, angka 1,3 miliar data tersebut merupakan angka yang luar biasa besar dan yang terbesar hingga 9 September 2022.

"Kita semua tahu 31 Agustus kemarin, Indonesia menjadi korban dengan angka yang luar biasa spektakuler dengan angka 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, menjadikan Indonesia kebocoran data terbesar di Asia sampai sekarang," ujar Damar melalui webinar, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: INFOGRAFIK: 1,3 Miliar Data Bocor, Ini Cara Mengecek Nomor Ponsel Kita

Soal siap yang harus bertanggung jawab, Damar lantas mengutip pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menggagas kebijakan registrasi kartu SIM ponsel menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

"Saya mengingat mantan Menkominfo, dia mengatakan bahwa dalam soal registrasi ini ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab, pertama adalah Kominfo itu sendiri sebagai pihak yang mewajibkan," ujar Damar.

"Kedua adalah operator dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi, lalu yang ketiga adalah Dukcapil," sambung dia.

Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Diduga Bocor, Anggota DPR Harap RUU PDP Segera Selesai

Namun sayangnya, setelah kebocoran data terjadi, Kominfo, Dukcapil, dan Operator telekomunikasi saling lempar tanggung jawab.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kementerian Kominfo, pada 1 September, yang menyebut kebocoran data bukan berasal dari mereka.

"Lalu, 3 September Dukcapil mengatakan bukan dari pihaknya, sementara Kominfo lewat media tanggung jawab itu ada di operator, sementara operator sendiri menolak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut," papar Damar.

Baca juga: Ramai soal Dugaan 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Ini Analisis Pakar

Damar pun menganggap wajar bila warga marah karena para pihak saling lempar bola tanggung jawab.

"Saya rasa kita semua di sini geram, karena ini bukan kebocoran pertama, tahun ini ada tujuh kebocoran, belum lagi tahun-tahun lalu menyimpan kebocoran yang lain," imbuh dia.

"Ini menyulitkan Indonesia, karena terlihat Indonesia menyepelekan soal perlindungan data yang dikumpulkan lewat berbagai mekanisme," sambung Damar.

Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Anggota DPR Minta Pemerintah Tetapkan Penanggung Jawab Kedaulatan Data

Sebelumnya, data NIK masyarakat, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi diduga mengalami kebocoran, Rabu (31/8/2022).

Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di situs Breached.to yang sebelumnya juga merupakan pembocor data pengguna Indihome.

Menanggapi kebocoran tersebut, Menkominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti password-nya secara berkala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com