Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/09/2022, 16:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyebutkan, kasus kebocoran 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi SIM card handphone (HP) di Indonesia menjadi kasus kebocoran data terbesar di Asia.

Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto mengatakan, angka 1,3 miliar data tersebut merupakan angka yang luar biasa besar dan yang terbesar hingga 9 September 2022.

"Kita semua tahu 31 Agustus kemarin, Indonesia menjadi korban dengan angka yang luar biasa spektakuler dengan angka 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, menjadikan Indonesia kebocoran data terbesar di Asia sampai sekarang," ujar Damar melalui webinar, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: INFOGRAFIK: 1,3 Miliar Data Bocor, Ini Cara Mengecek Nomor Ponsel Kita

Soal siap yang harus bertanggung jawab, Damar lantas mengutip pernyataan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang menggagas kebijakan registrasi kartu SIM ponsel menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

"Saya mengingat mantan Menkominfo, dia mengatakan bahwa dalam soal registrasi ini ada tiga pihak yang harus bertanggung jawab, pertama adalah Kominfo itu sendiri sebagai pihak yang mewajibkan," ujar Damar.

"Kedua adalah operator dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi, lalu yang ketiga adalah Dukcapil," sambung dia.

Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Diduga Bocor, Anggota DPR Harap RUU PDP Segera Selesai

Namun sayangnya, setelah kebocoran data terjadi, Kominfo, Dukcapil, dan Operator telekomunikasi saling lempar tanggung jawab.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kementerian Kominfo, pada 1 September, yang menyebut kebocoran data bukan berasal dari mereka.

"Lalu, 3 September Dukcapil mengatakan bukan dari pihaknya, sementara Kominfo lewat media tanggung jawab itu ada di operator, sementara operator sendiri menolak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut," papar Damar.

Baca juga: Ramai soal Dugaan 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Ini Analisis Pakar

Damar pun menganggap wajar bila warga marah karena para pihak saling lempar bola tanggung jawab.

"Saya rasa kita semua di sini geram, karena ini bukan kebocoran pertama, tahun ini ada tujuh kebocoran, belum lagi tahun-tahun lalu menyimpan kebocoran yang lain," imbuh dia.

"Ini menyulitkan Indonesia, karena terlihat Indonesia menyepelekan soal perlindungan data yang dikumpulkan lewat berbagai mekanisme," sambung Damar.

Baca juga: 1,3 Miliar Data SIM Card Bocor, Anggota DPR Minta Pemerintah Tetapkan Penanggung Jawab Kedaulatan Data

Sebelumnya, data NIK masyarakat, nomor ponsel, provider telekomunikasi, dan tanggal registrasi diduga mengalami kebocoran, Rabu (31/8/2022).

Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama Bjorka di situs Breached.to yang sebelumnya juga merupakan pembocor data pengguna Indihome.

Menanggapi kebocoran tersebut, Menkominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti password-nya secara berkala.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Wamenkumham Klaim Punya Bukti Keponakan Catut Namanya untuk Minta Uang

Nasional
Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Menhub Sebut Tol Cisumdawu Akan Beroperasi Fungsional pada 15 April 2023

Nasional
H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

H-7 Batas Akhir Pelaporan, LHKPN Ketua MK Anwar Usman Belum Lengkap

Nasional
Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Panglima TNI Lepas 900 Personel Satgas Pamtas Indonesia-Papua Nugini, Berikut Tugasnya

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Pesan KSAD Dudung ke Pangdam Jaya Baru: Jangan Ragu Tindak Pemecah Belah

Nasional
KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

KPK Sebut Lukas Tak Perlu Berobat Ke Singapura, Tenaga Medis RSPAD Sangat Memadai

Nasional
Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Pemerintah akan Larang Truk Sumbu 3 Melintas Saat Musim Mudik di Periode Tertentu

Nasional
Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Menhub Peringatkan Maskapai Jangan Naikkan Harga Tiket Seenaknya Jelang Lebaran

Nasional
Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Gesit Tangani Covid-19, RS PTFI Terima 2 Penghargaan PPKM Award 2023

Nasional
Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Deklarasi Besar Koalisi Perubahan Menunggu Disepakatinya Figur Cawapres

Nasional
Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Menhub: Pemudik Tahun ini Naik dari 85 Juta Jadi 123 Juta Orang

Nasional
Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Jusuf Kalla Larang Masjid Jadi Panggung Politik

Nasional
Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Diberi Waktu 10 Hari, Prima Sanggupi Verifikasi Ulang Hanya 5 Hari

Nasional
30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

30 Tahun Sejahterakan Kaum Duafa, Dompet Raih 2 Penghargaan Baznas Award 2023

Nasional
Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Mendagri Minta Gubernur hingga Bupati Tiadakan Bukber Jajaran Pemda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke