Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/09/2022, 11:25 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan puluhan narapidana kasus korupsi yang menghirup udara bebas pada bulan September ini, berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengusulkan, mereka segera menyusun jadwal untuk mengunjungi Istana Negara dan Gedung DPR RI.

"ICW mengusulkan kepada para puluhan koruptor agar segera menjadwalkan kunjungan ke Istana Negara dan DPR guna mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Presiden Joko Widodo serta seluruh anggota DPR," kata Kurnia dalam pesan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Tak Bisa Intervensi soal Pembebasan Bersyarat Koruptor

Kurnia menilai, pemerintah dan DPR turut andil membuat puluhan narapidana kasus korupsi bebas dari lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurut Kurnia, tanpa adanya revisi Undang-undang Pemasyarakatan, puluhan koruptor itu tidak akan bisa bebas bersyarat.

"Tanpa perubahan UU Pemasyarakatan, besar kemungkinan mayoritas gerombolan pelaku korupsi itu tidak akan mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat," kata Kurnia.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 23 narapidana kasus korupsi menghirup udara bebas pada 6 September.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan 23 narapidana tersebut sebelumnya ditahan di dua lapas berbeda.

“23 narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 Lapas, yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Rika dalam keterangan resminya.

Baca juga: 23 Koruptor Bebas, KPK Minta Tidak Ada Perlakuan Khusus

Beberapa narapidana yang bebas antara lain, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana.

Kemudian, eks Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang baru menjalani masa hukuman sekitar 1 tahun setelah dieksekusi ke Lapas, eks Menteri Agama Suryadharma Ali, eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, dan lainnya.

Paling baru, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga bebas pada Kamis (8/9/2022) malam.

Rika menerangkan, 23 narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Sementara, Jero Wacik mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Mereka dianggap telah memenuhi syarat administratif dan substantif seperti, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Baca juga: 23 Koruptor Bebas Bersyarat pada 6 September, Ada Pinangki dan Patrialis Akbar

Para narapidana itu juga telah menjalani masa 2/3 dari masa hukuman di mana minimal kurungan tersebut paling sedikit 9 bulan.

Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Rika mengatakan, para narapidana tersebut telah memenuhi sejumlah syarat administratif dan substantif.

Setelah keluar dari penjara, mereka harus mengikuti program bimbingan di Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang telah ditentukan.

“Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif seperti yang disebutkan di atas, dapat diberikan hak Bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB),” ujar Rika.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Soal Kapan KIB Akan Bahas Capres-Cawapres, Arsul Sani: Jangan Terburu-buru

Nasional
Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Muhaimin Minta Kader PKB Ada di Tengah Warga NU, Bukan Hanya Dekat

Nasional
Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Nasional
Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Muhaimin: Warga NU Makin Banyak yang Pilih PKB Ketimbang Partai Lain

Nasional
Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Bamsoet Sepakat Gubernur Ditunjuk Langsung Pemerintah Pusat, Bukan lewat Pilgub

Nasional
Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung, Dewan Pengawas Diminta Investigasi Penyebabnya

Nasional
Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Jepang Ingin Kerahkan Pasukan Lintas Udara dan Amfibi dalam Latihan Militer Gabungan Super Garuda Shield 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.