Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Maju Pilpres, Sandiaga Uno: Mau Jadi Ketua RT, Kepala Desa, Harus Siap

Kompas.com - 09/09/2022, 10:18 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno merespons sindiran dari elite Gerindra terkait keinginan dirinya siap menjadi calon presiden (capres) di Pemilu 2024.

Sandi pun mengungkit dirinya pernah mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk menjadi wakil gubernur, dan Pilpres 2019 untuk menjadi calon wakil presiden.

"Tentunya sebagai yang pernah mengikuti kontestasi demokrasi sebelumnya pilkada (DKI Jakarta 2017), 2019 di level nasional, yang saya sampaikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, salah satunya adalah kita mendapatkan aspirasi dari pemangku kepentingan," ujar Sandi saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022) malam.

Baca juga: Muzani Tegaskan Hanya Ada Satu Capres dari Gerindra: Prabowo!

Sandi menjelaskan, pemangku kepentingan yang dimaksud adalah masyarakat, kepala desa, tokoh masyakarat, tokoh lokal, tokoh politik, hingga tokoh ekonomi.

Menurut Sandi, dirinya harus menampung aspirasi-aspirasi yang ada.

"Dan setiap individu yang diminta untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, harus siap. Mau jadi ketua RT, kepala desa, apapun itu," tuturnya.

Kemudian, Sandi mengatakan, seseorang harus siap selama berpedoman untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Sandi mengaku apa yang disampaikannya itu mendapat apresiasi.

"Dan itu mendapat apresiasi dari teman-teman, khususnya sangat mengharapkan kehadiran pemerintah dalam permasalahan ekonomi yang dihadapi," kata Sandi.

"Begitu kita katakan siap, berarti apa yang kita miliki, semua yang kita bisa kontribusikan, bisa kita fokuskan kepada kepulihan dan memerikan solusi kepada masyarakat," imbuh dia.

Diketahui, Sandi menyatakan siap nyapres ketika ditanyai wartawan seusai bertemu politisi PPP di salah satu rumah makan di Bantul, Selasa (30/8/2022) malam.

Tak lama berselang, dua elite Partai Gerindra yakni Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan komentar terkait kader yang ingin maju jadi capres.

Baca juga: Ditanya Apakah Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Bilang Begini

 

Muzani menegaskan, Partai Gerindra telah bulat mendukung Prabowo sebagai capres sehingga kader yang tidak sepakat dengan keputusan itu dipersilakan hengkang.

"Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta. Saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan,” ujar Muzani dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Ia menyebutkan, pencapaian Partai Gerindra saat ini sebagai partai politik (parpol) terbesar kedua merupakan berkat kerja keras ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com