Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Mardiono untuk Suharso yang Berniat Melawan: Jangan Hanya Berpikir Jabatan...

Kompas.com - 08/09/2022, 16:04 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meminta Suharso Monoarfa untuk legowo terkait penggantiannya sebagai ketua umum PPP.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha yang menyatakan kubu Suharso bakal menempuh jalur hukum soal penggantian jabatan tersebut.

“Mohon sekali untuk ayolah kita berpikir kepentingan yang lebih besar, jangan hanya untuk sendiri,” ucap Mardiono pada wartawan, Kamis (8/9/2022).

“Jangan hanya untuk yang kecil, sebuah jabatan, sebuah pengakuan, buat saya itu tidak penting,” tuturnya.

Baca juga: KPU Tunggu PPP Serahkan Perubahan SK Kemenkumham hingga 28 September 2022

Adapun berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) jabatan Suharso digantikan oleh Mardiono yang didapuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Ia menyampaikan desakan untuk mengganti Suharso disampaikan para kader dari bawah yang merasa terganggu karena berbagai kegaduhan di ruang publik.

Polemik yang muncul, lanjut Mardiono, tak pernah ditujukan untuk PPP tapi hanya terkait dengan Suharso.

Baca juga: Kubu Suharso Siapkan Perlawanan atas Perubahan Struktur PPP

“Hal-hal yang mengemuka di ruang publik yang selalu dibumbui isu-isu negatif terhadap beliau, itu yang mengakibatkan dampak pada kader-kader kita dilapangan yang sekarang sudah mulai bekerja untuk Pemilu 2024,” ucap dia.

Mardiono menegaskan keputusan untuk mengganti Suharso adalah bagian dari musyawarah, bukan keinginannya pribadi.

“Ini kondisi PPP memang butuh perhatian dari seluruh lapisan kader, nah keputusan ini enggak diambil sendiri,” ungkapnya.

Baca juga: Ajukan Pengurus Baru ke Kemenkumham, PPP: Hanya Satu yang Diganti, Suharso!

Namun, dia menghormati jika Suharso ingin menempuh jalur hukum soal legalitas pergantian jabatan itu.

Dalam pandangannya, semua orang memiliki hak yang sama didepan hukum.

“Kita memang tahu di negara demokrasi seperti Indonesia ini setiap warga negara punya hak yang sama, kedudukan hukum (yang sama), ya itu haknya beliau,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tamliha mengklaim pihaknya telah mempersiapkan 46 kuasa hukum untuk mengawal upaya hukum Suharso.

Ia membenarkan pihaknya bakal mengajukan gugatan melalui Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kubu Suharso merasa pergantian jabatan ketua umum tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Nasional
Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com