Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/09/2022, 08:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU).

Presiden menegaskan, pemda harus bergerak cepat mengatasi inflasi layaknya mengantisipasi penularan Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Saya enggak mau diam, kita harus intervensi (inflasi). Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid (Covid-19) kemarin," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Pemkot Padang Minta Warga Tanam Cabai di Pekarangan

"Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan," jelasnya.

Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut.

Dengan begitu, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Pengamat Ekonomi: Inflasi Diprediksi Melaju hingga 7 Persen

"Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? Rp 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin," tutur presiden.

"Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen.

Baca juga: PKS Sumedang Tolak Kenaikan Harga BBM, Inflasi Bisa Naik 11 Persen, Bebani Keuangan Daerah

Kenaikan ini sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.

"Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, growth-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga keemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini," kata Jokowi.

"Yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen," tambah kepala negara.

Baca juga: Sejarah Inflasi di Indonesia

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan yakni di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Tambah Inflasi 1,8 Persen, Jokowi: Tak Bisa Diam, Kita Harus Intervensi!

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com, Senin (5/9/2022), Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kabareskrim Susno Duaji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Eks Kabareskrim Susno Duaji Beri Tanggapan soal Dirinya Disebut Masuk PKB

Nasional
Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Agenda Jokowi Saat Rabu Pon 1 Februari: Sore ke Bali, Pagi Belum Diketahui

Nasional
Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Eks Ketua Dewan Pembina ACT Dituntut 4 Tahun Penjara di Kasus Penggelapan Dana Boeing

Nasional
Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Propam Didesak Turun Tangan soal Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Jadi Tersangka

Nasional
Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Saat Pengacara Sambo Sindir Pleidoi 1.178 Halaman Hanya Dibalas Replik Jaksa 19 Halaman

Nasional
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal 'Reshuffle'

Jelang Rabu Pon 1 Februari, Ini Kata Sejumlah Menteri Saat Ditanya soal "Reshuffle"

Nasional
Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Sidang Vonis Ferdy Sambo atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 13 Februari

Nasional
Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.