Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/09/2022, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang juga menjadi tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Topo Santoso mengatakan, KUHP yang baru bakal dikemas menjadi 2 buku.

Diketahui, KUHP yang berlaku saat ini disusun dalam 3 buku, yakni Buku I Aturan Umum, Buku II Kejahatan, dan Buku III Pelanggaran.

Sementara di RKUHP, Buku II Kejahatan dan Buku III Pelanggaran bakal digabung menjadi satu.

"Hanya ada dua buku nanti ke depannya, Buku I Ketentuan Umum yang bertambah banyak karena berbagai ketentuan umum yang sekarang di KUHP belum ada. Lalu, Buku II tentang Kejahatan dan Pelanggaran," kata Topo dalam diskusi publik RKUHP secara daring, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Mahfud MD soal KUHP Perlu Diubah: Sudah 77 Tahun Negara Kita Merdeka

Topo Santoso menjelaskan, penggabungan Buku II dan Buku III KUHP memiliki beberapa alasan. Salah satunya karena sulit membedakan kejahatan dengan pelanggaran.

Kemudian, setelah dilebur, Buku II akan berisi tentang Tindak Pidana.

"Semuanya dijadikan satu jenis, yaitu tindak pidana. Jadi tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran di KUHP kita masa depan. UU di luar KUHP nanti menyesuaikan juga hanya ada tindak pidana," ujarnya.

Topo mengatakan, KUHP yang berlaku saat ini perlu direvisi lantaran sudah banyak perkembangan yang terjadi. Misalnya, dalam Bab I KUHP, belum ada pengaturan soal hukum pidana melalui sarana teknologi dan informasi.

Baca juga: Merdeka dengan KUHP Nasional

Pasalnya, KUHP saat ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Perumusan perubahan KUHP sendiri sudah berjalan sejak 59 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 1963.

"Jadi itu (hukum pidana TI) belum tercover di sana. Ada berbagai perkembangan lain yang seharusnya sudah harus dimodernisasi," kata Topo Santoso.

Lebih lanjut, Topo mengungkapkan, KUHP yang menjadi acuan dan dipakai sekarang adalah KUHP terjemahan dari berbagai ahli dengan isi yang berbeda. Sebab, kitab aslinya berbahasa Belanda.

Namun, menurut Topo, perbedaan bukan hanya terletak di penerjemahan kata, tapi juga di porsi sanksi pidana dan pasal-pasalnya.

Baca juga: Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sebagian penulis, kata Topo, menghilangkan sebagian pasal karena dianggap sudah tidak sesuai dengan masa-masa kemerdekaan.

Sedangkan penerjemah yang lain masih mempertahankan pasal tersebut karena belum ada UU yang mengubah atau menggantinya.

"Ada banyak isu lain bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka belum punya KUHP. KUHP yang kita punya adalah KUHP yang resminya bahasa Belanda. Maka sudah seharusnya kita memiliki KUHP nasional kita," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan KUHP yang berlaku saat ini adalah peninggalan kolonial Belanda.

Sedangkan masyarakat Indonesia sudah berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional, dari masyarakat terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Hal ini yang menjadi landasan KUHP perlu diubah.

Baca juga: Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Sebab, kata Mafhud MD perlu ada hukum yang sesuai dengan ideologi dan pandangan bangsa. Apalagi, Indonesia sudah merdeka sejak 77 tahun lalu.

"Sudah 77 tahun negara kita merdeka dan kita selalu terus berusaha membuat hukum pidana nasional dalam kitab UU tersebut. Setelah tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya sejak tahun 1963, kita mendiskusikan perubahan KUHP," kata Mahfud MD.

Namun sayangnya, bagi sejumlah kalangan, RKUHP yang dirumuskan saat ini masih bermasalah.

Pada versi terbaru, yaitu 4 Juli 2022, draf RKUHP disoroti oleh ICJR karena ada 73 pasal yang dinilai bermasalah.

Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati mengatakan, 73 pasal itu berbeda-beda substansi masalahnya.

"Ada yang concern-nya memang harusnya dihapus, ada yang teknis sampai dengan typo, ada yang sistematisasi antar isi RKUHP sendiri," kata Maidina saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/8/2022).

Adapun daftar-daftar pasal bermasalah itu terdapat di Buku I yang tersebar di lima bab dan Buku II di 12 bab.

Baca juga: Mahfud MD soal KUHP Perlu Diubah: Sudah 77 Tahun Negara Kita Merdeka

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.