Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Sebut BLT BBM Akan Diantar ke Rumah jika Penerima Tak Bisa ke Kantor Pos

Kompas.com - 06/09/2022, 20:00 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, PT Pos Indonesia bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM hingga ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan ini diantar langsung jika penerima tidak bisa mendatangi kantor pos karena berbagai alasan, seperti sakit dan penerima merupakan penyandang disabilitas.

Namun, bagi yang bisa mengambil di kantor pos, penerima bisa langsung mendatangi kantor pos jika sudah terdaftar sebagai peserta penerima BLT BBM Rp 150.000/bulan untuk 4 bulan hingga Desember 2022.

"Tapi bagi yang sakit, disabilitas, kalau minta akan diserahkan di rumah, maka akan diserahkan setelah ini. Kita scanning, kalau mereka belum ambil juga, itu kita kirim ke tempat," kata Risma dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Serahkan BLT BBM di Palembang

Risma mengungkapkan, pengantaran BLT BBM itu merupakan langkah agar penerima bantuan tepat sasaran.

Apalagi, lanjutnya, PT Pos Indonesia sudah ditunjuk dan memiliki kewajiban untuk menyalurkan bantuan secara benar.

"PT Pos tetap harus memberikan laporan kepada kami, (berupa bukti) foto dari penerima bantuan dan foto rumah (penerima)," ujarnya.

Sementara itu, diketahui bahwa data penerima manfaat yang sudah berada di PT Pos sebesar 18.469.299 KPM dari 20,65 juta total penerima.

Sebanyak 330.701 dari total tersebut perlu pembersihan data (cleansing) lebih lanjut karena adanya penerima yang sudah meninggal dan sebagainya.

Baca juga: Bansos BLT BBM Kemensos: Cara Daftar dan Cek Penerimanya Secara Online

"Saat ini ada cleansing oleh PT Pos Indonesia itu 330.701 karena harus dicek juga ada laporan kematian dan sebagainya. (Sejak penyaluran) dimulai pada minggu lalu, itu mungkin dalam 1 hari bisa ada yang meninggal, pindah, sehingga PT pos belum cleansing ini," ungkap Risma.

Sebagai informasi, penyaluran BLT BBM pertama kali dilakukan oleh Presiden Jokowi didampingi Mensos Risma pekan lalu.

Penyaluran tersebut dimulai dari Kantor Pos Kabupaten Jayapura, Papua.

Naufal Noorosa Dua sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo soal BLT dan juga kenaikan harga BBM di Indonesia


BLT BBM ini diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, dengan besaran bantuan Rp 150.000 per bulan.

Sedangkan penyalurannya akan diberikan sebanyak 2 kali, masing-masing Rp 300.000 sehingga totalnya menjadi Rp 600.000.

Total penerima BLT pengalihan subsidi BBM ini mencapai 20,6 juta penerima manfaat.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150.000, jadi totalnya Rp 600.000, dan diberikan dua kali, Rp 300.000, Rp 300.000," ujar Jokowi selepas meninjau penyaluran BLT BBM di Jayapura, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM: Dari Argumentasi hingga Dampaknya bagi Ekonomi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com