Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekankan Konsolidasi, Suharso Monoarfa: Kita Tak Ingin Konflik Lagi, Kita Sudah Lelah

Kompas.com - 06/09/2022, 15:03 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa menyampaikan tidak ingin ada perpecahan lagi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu disampaikan dalam video yang beredar di media yang telah dikonfirmasi diambil dalam acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

“Kita tidak ingin konflik lagi, kita sudah lelah,” kata Suharso Monoarfa di depan para kader PPP.

Dalam pertemuan tersebut, Suharso Monoarfa mengklaim masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

Baca juga: Kekeh Masih Jadi Ketum PPP, Suharso: Yang Tidak Mau Konsolidasi, Minggir!

Ia mengatakan bahwa informasi yang tersebar soal pencopotan dirinya sebagai Ketua Umum PPP tidak benar.

“Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang telah dikembangkan tidak benar,” ujarnya.

Suharso Monoarfa lantas mengingatkan para kadernya bahwa Pemilu 2024 tinggal sebentar lagi.

Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya soliditas di tubuh PPP dan pihak yang tak sepakat berada di bawah kepemimpinannya untuk pergi.

“Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi, minggir,” kata Suharso Monoarfa.

Baca juga: Dilengserkan dari Jabatan Ketum PPP, Suharso: Jangan Bawa-bawa Nama Presiden

Novinda Sekar Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengatakan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menyimpang

 

Diketahui, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan bahwa Suharso Monoarfa telah diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP.

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022) memutuskan mengganti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu dengan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhamad Mardiono.

Arsul Sani mengungkapkan keputusan diambil oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Alasan keputusan itu karena para kader tak puas dengan kepemimpinan Suharso Monoarfa dan ingin meningkatkan elektabilitas partai.

Baca juga: Harta Kekayaan Ketum PPP yang Dilengserkan Suharso Monoarfa Capai Rp 73 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com