Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 06/09/2022, 13:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, perwakilan pejabat Istana direncanakan akan menemui perwakilan demonstran yang melakukan aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Heru mengatakan, pihak Istana akan mendengarkan aspirasi dari demonstran.

"Ya entah dari kepala staf presiden atau dari mana ya kita terima saja. Aspirasinya apa. Ntar kita lihat perkembangan," ujar Heru kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Istana: Yang Penting Tidak Anarkis

Sebagaimana diketahui, massa menggelar demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di Jakarta pada Selasa. Aksi massa dipusatkan di Gedung DPR/MPR RI.

Sementara itu, Heru menjelaskan Presiden Joko Widodo hari ini tidak berada di Jakarta. Presiden Jokowi, katanya sedang melakukan kegiatan di Istana Kepresidenan Bogor sepanjang hari ini.

Heru membantah jika kegiatan presiden hari ini sengaja untuk menghindari aksi demonstrasi yang ada kemungkinan mengarah ke Istana.

Dia menyebutkan, kegiatan Presiden Jokowi sudah terjadwal sejak pekan lalu.

"Terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu. Kan habis terima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor. Terkait demo, nanti mungkin dr pejabat terkait menerimanya," jelasnya.

Senada dengan Heru, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, agenda Presiden Jokowi di Bogor sudah dijadwalkan sejak pekan lalu.

Akan tetapi, apabila ada keperluan, presiden akan ke Jakarta.

Saat disinggung apakah masih ada kesempatan Presiden Jokowi akan menemui para demonstran, Bey tidak memberi jawaban tegas.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR, Buruh: Jangan Pulang Sebelum Menang!

Dia kembali menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta aksi demonstrasi tidak anarkis.

"Presiden menyampaikan bahwa demo itu, perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang tidak setuju," kata Bey.

"Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting, tidak anarkis dan dalam koridor peraturan," tuturnya.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Lokasi hingga Tuntutannya

Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, kelompok buruh menggelar demonstrasi di Jakarta pada Selasa.

Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM ini diikuti sekitar 3.000-5.000 buruh.

Khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, aksi demo akan difokuskan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Kali ini, demo menuntut DPR segera membentuk panitia kerja atau panitia khusus (pansus) untuk membahas polemik kenaikan BBM ini.

Dengan pembahasan itu, harapannya akan muncul kesepatan pencabutan atau evaluasi kenaikan harga BBM.

"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Said Iqbal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Golkar 'Kepleset'  Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Ketua DPP Golkar "Kepleset" Sebut Wamendag Jerry Sambuaga Jadi Menpora

Nasional
KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

KPK Tunjuk Brigjen Asep Guntur Jadi Plt Direktur Penyidikan dan Eksekusi

Nasional
Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Ketua MUI DKI Jakarta Wafat, Wapres Ma'ruf Amin Datang Melayat

Nasional
Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Komnas HAM Pantau Implementasi Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Nasional
Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Bertambah 30, Polri Periksa Total 54 Saksi di Kasus Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Nasional
Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

Nasional
Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Saat Gimik Politik Dinilai Kebablasan, Berujung Blunder Batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia…

Nasional
Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Jaksa Agung: Jangan Malas Belajar, Kejaksaan Harus Punya Kesadaran Digital

Nasional
Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Komnas HAM Menyambut Baik 269 Rekomendasi UPR untuk Pemerintah Indonesia

Nasional
Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Hampir Dua Bulan Berlalu, Pilot Susi Air Belum Juga Dibebaskan

Nasional
MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

MK: Tak Relevan Menyamakan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden

Nasional
Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Memilih Pemimpin yang Menguasai Geopolitik Indonesia

Nasional
Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Ratusan Huntara Bunga Siap Dihuni Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Modus Cuci Uang Oknum Kemenkeu: Punya 5-8 Perusahaan Cangkang, Pakai Nama Sopir hingga Tukang Kebun

Nasional
Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke