Menjaga Akuntabilitas Derma Warga

INDONESIA dan kedermawanan seperti koin mata uang, keduanya tak bisa dipisahkan. Lembaga internasional partikelir Charities Aid Foundation (CAF) mengungkapkan pada tahun 2020 lalu, Indonesia menduduki rangking pertama dalam indeks kedermawanan dunia (The Worldgiving Index/WGI).

Indikator dalam pemeringkatan ini terdiri tiga aspek, yakni donasi uang (donating money), membantu pihak lainnya (help stanger) serta kesiapan menjadi relawan (volunteering time).

Dari ketiga indikator tersebut, Indonesia menduduki rangking pertama di dua indikator sekaligus, yakni donasi uang dan kesiapan menjadi relawan.

Temuan tersebut mengonfirmasi tentang profil masyarakat Indonesia, sebagaimana disebut Mohammad Hatta dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), bahwa kedaulatan rakyat Indonesia berakar dari pergaulan hidup yang bersifat kolektivisme (Yudi Latif, 2011).

Masyarakat Indonesia yang suka berderma, menolong dan empatik berjalin kelindan dengan layanan yang diberikan sejumlah pihak baik oleh individu maupun lembaga-lembaga yang memfasilitasi filantropi masyarakat Indonesia.

Apalagi, seiring berkembangnya media sosial melalui platform digital dalam satu dekade terakhir ini makin memudahkan mobilisasi donasi di tengah-tengah warga internet (internet citizen).

Seperti data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sepanjang tahun 2021 lalu mampu mengumpulkan dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) mencapai Rp 14 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 33,8 persen dibanding tahun sebelumnya.

Begitu juga Dompet Dhuafa pada periode yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 23,05 persen atau mampu menghimpun dana sebesar Rp 424 miliar.

Merujuk data dari laman Filantropi Indonesia, terdapat beragam core bussiness filantropi di Indonesia.

Mulai dari filantropi yang didirikan oleh figur, tokoh atau keluarga, filantropi yang berbasis korporasi, filantropi berbasis keagamaan, filantropi independen, serta filantropi yang didirikan perusahaan media massa (perusahaan pers).

Pada akhirnya, antara semangat kedermawanan masyarakat Indonesia di satu sisi dan berlimpahnya lembaga filantropi di sisi yang lain berada pada titik yang sepadan.

Karena itu, pengaturan pengelolaan dari hulu hingga hilir termasuk pengawasan pelaksanaan pengumpulan derma warga menjadi kebutuhan mendesak.

Aturan hulu-hilir

Pengelolaan filantropi yang akuntabel dan berintegritas tentu membutuhkan perangkat sistem yang kukuh. Karena dalam praktiknya tantangan filantropi di Indonesia saat ini kian kompleks.

Sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan filantropi mulai dari mobilisasi hingga penyaluran dana dalam praktiknya menimbulkan masalah.

Pertama, kemudahan individu atau lembaga menggalang bantuan melalui fasilitas platform media sosial hingga melahirkan sisi paradoks berupa “pengemis daring”.