Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 05/09/2022, 17:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Filipina untuk membuka jalur penerbangan dari Manado ke Davao City.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (5/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak Filipina melakukan revitalisasi jalur penyeberangan laut dari Bitung ke Davao City.

"Saya mengajak Filipina untuk terus mengembangkan potensi perdagangan dan juga konektivitas di wilayah perbatasan. Saya mengusulkan revitalisasi jalur Kapal Ro-Ro Bitung-Davao dan membuka jalur penerbangan Manado-Davao," ujar Jokowi sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Bahas Upaya Perkokoh ASEAN Saat Bertemu Presiden Filipina

Kemudian, Jokowi juga mendorong adanya peningkatan volume perdagangan secara signifikan antara Indonesia dengan Filipina.

Jokowi mengungkapkan, dibandingkan tahun lalu, perdagangan Indonesia-Filipina saat ini sudah naik hampir 50 persen.

Oleh karenanya, Indonesia secara khusus mendorong peningkatan ekspor produk makanan dan minuman, farmasi serta produk kelapa dan rumput laut.

"Yang kedua peningkatan intensitas kerjasama infrastruktur dan industri strategis. beberapa BUMN Indonesia sudah ikut serta dalam program pembangunan di Filipina," tutur Jokowi.

"Misalnya proyek pengadaan dua kapal landing platform dock oleh PT PAL dan proyek persinyalan kereta di Manila oleh PT LEN," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Inginkan Perusahaan Indonesia Dapat Banyak Kesempatan Dukung Pembangunan Filipina

Sejalan dengan itu, Jokowi berharap agar rencana pembelian pesawat NC 212i dari PT Dirgantara Indonesia dapat direalisasikan oleh Filipina.

Oleh sebab itu, ke depannya, Jokowi ingin semakin banyak kesempatan bagi BUMN dan perusahaan swasta Indonesia mendukung pembangunan di Filipina.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ingin ada penguatan kerja sama perbatasan.

"Kita sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat di perbatasan, yaitu revised border crossing agreement dan border patrol agreement," tutur Jokowi.

"Kita juga berkomitmen mempercepat perundingan delimitasi batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982," tambah kepala negara.

Baca juga: Bertemu Presiden Filipina, Jokowi Dorong Peningkatan Volume Perdagangan Dua Negara

Pada Senin pagi, Presiden Jokowi menerima kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pukul 10.00 WIB.

Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Iriana Jokowi menyambut langsung Presiden Ferdinand Marcos Jr dengan Ibu Negara Marie Louise Araneta Marcos.

Adapun kunjungan ke Indonesia ini merupakan lawatan pertama kali Presiden Marcos Jr ke luar negeri sejak dirinya resmi memimpin Filipina pada 30 Juni 2022.

Setelah Indonesia, negara yang dikunjungi Presiden Marcos Jr adalah Singapura.

Baca juga: Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Deputi KSP: Membahayakan, Seolah Beri Madu padahal Racun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Survei Litbang "Kompas": 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Nasional
Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Nasional
Ketua Dewas: Kasus-kasus 'The Big Fish' Jarang Ditangani KPK

Ketua Dewas: Kasus-kasus "The Big Fish" Jarang Ditangani KPK

Nasional
Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Nasional
Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Nasional
Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Nasional
Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling 'Di-ghosting'

Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling "Di-ghosting"

Nasional
Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Nasional
Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Nasional
Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke