Isu Panglima TNI Andhika-KSAD Dudung Tak Harmonis hingga Anak Dudung Gagal Masuk Akmil Disinggung dalam Rapat DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.

Komisi I DPR pun akan membuat rapat khusus untuk membahas isu aktual TNI.

Awalnya, Effendi menyoroti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang tidak datang rapat.

Padahal, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo memenuhi panggilan Komisi I.

Baca juga: Prabowo dan Jenderal Dudung Tak Hadiri Rapat Anggaran, Komisi I DPR Langsung Hujan Interupsi

Dudung memang sudah beberapa kali tidak ikut rapat di DPR sehingga menimbulkan isu tidak harmonis antara Dudung dan Andika.

Effendi pun mempertanyakan apa yang sedang terjadi di tubuh TNI.

"Semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari KSAD, bukan dari Wakasad. Dan dari Menhan, dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini?" ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Effendi mengatakan, selepas rapat pembahasan anggaran, perlu dilakukan rapat khusus yang menghadirkan semua petinggi TNI, termasuk Dudung.

Dia menyarankan agar rapat dengan Panglima TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU itu digelar malam ini.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," ujar dia.

Baca juga: KSAD Dudung Sertijab 7 Jabatan Strategis, Mayjen Saleh Mustafa Jadi Pangdam Cendrawasih

Effendi mengingatkan bahwa petinggi-petinggi bintang empat di TNI hanyalah nahkoda sesaat. Dia mendorong mereka menyelamatkan TNI.

Menurut dia, ketidakpatuhan yang terjadi di TNI justru akan memporak-porandakan TNI.

"Khusus isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua. Yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI," kata Effendi.

Kemudian, Effendi menuntut penjelasan dari Andika dan Dudung.

Politikus PDI-P ini mengusulkan agar dilakukan rapat terbuka mengenai penjelasan mereka.