JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhamad Mardiono yang menggantikan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 1.270.833.511.147 atau Rp 1,27 triliun.
Angka tersebut mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Mardiono sebagai Wantimpres yang dilaporkan pada 30 Maret 2022 di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Harta Mardiono terdiri dari ratusan bidang lahan dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, dan lainnya.
Baca juga: Jadi Plt Ketum PPP Gantikan Suharso, Mardiono: Kita Semua Harus Patuhi AD/ART
Total lahan dan bangunan Mardiono mencapai 179 bidang yang tersebar di sejumlah kota, yakni Sleman 23 bidang, Bantul 2 bidang, Magelang 1 bidang, 6 bidang di Kulon Progo.
Kemudian, 22 bidang lahan di Tangerang, 38 bidang lahan di Serang, dan 85 bidang di Cilegon.
Nilai keseluruhan lahan dan bangunan itu mencapai Rp 676.591.790.000
Selain itu, Mardiono tercatat memiliki 16 kendaraan bermotor senilai Rp 7.725.950.000 aau Rp 7,7 miliar yang terdiri dari mobil mewah hingga vespa.
Dari belasan kendaraan tersebut, tercatat Mardiono memiliki Lexus LX 570 AT tahun 2014 seharga Rp 1,425 miliar, Range Rover EVOQUE 2.0L A/T tahun 2017 seharga Rp 1,3 miliar, dan Toyota Alphard 3.5Q AT tahun 2016 senilai Rp 1 miliar.
Baca juga: Suharso Tunjuk Mardiono hingga Amir Uskara Sebagai Tim Formatur
Selain itu, Mardiono memiliki Vespa Special tahun 1980 seharga Rp 3.250.000.
Bentuk harta kekayaan Mardiono yang paling banyak adalah surat berharga senilai Rp 704.548.601.138 atau Rp 794 miliar.
Ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebanyak Rp 1.125.000.000, kas dan setara kas Rp 6.627.516.380, serta harta lainnya sebanyak Rp 23.743.889.203.
Selain itu, ia tercatat memiliki utang sebanyak Rp 149.529.235.574.
Dengan demikian, jumlah total keseluruhan harta kekayaan Mardiono mencapai Rp 1.270.833.511.147.
Sebelumnya, Mardiono terpilih sebagai Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional.
Baca juga: Waketum PPP Sebut KIB Tetap Solid meski Suharso Monoarfa Tak Lagi Jabat Ketum
Pencopotan Suharso dinilai perlu dilakukan untuk menyelesaikan polemik yang muncul dalam kepemimpinannya.
Persoalan-persoalan tersebut dianggap menghambat kerja kader PPP menghadapi Pemilu 2024.
“Sehingga kader berpikir harus mencari solusi cepat yaitu membagi tugas,” kata Mardiono saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/9/2022).
Kendati demikian, pihak Suharso belum menyampaikan tanggapannya. Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan pihak Suharso.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.