Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Publik Percaya Ada Keadilan untuk Brigadir J meski Pelakunya Polisi

Kompas.com - 05/09/2022, 08:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 23-26 Agustus 2022 menunjukkan, mayoritas responden (63,3 persen) menilai, keadilan penegakan hukum dalam kasus pembunuhan Birgadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dapat berjalan, meski pelaku yang terlibat merupakan personel Polri.

Menurut Litbang Kompas, hasil survei tersebut menunjukkan pandangan publik menyangkut capaian Polri dalam penanganan kasus ini relatif masih menyimpan sinyal positif.

"Hal ini terekam dari sikap tiga perlima responden yang menilai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan Nofriansyah dapat berkeadilan sekalipun pelakunya berasal dari personel Polri," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Kompas.id, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Desak Polri Usut Dugaan Pidana Eks Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, LBH Jakarta Bandingkan dengan Kasus Sambo

Sementara itu, 30 persen responden menilai penanganan kasus itu tidak akan berkeadilan, sedangkan 6,7 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Pengungkapan kasus pembunuhan yang menyeret oknum di internal lembaga memang menjadi tantangan berat dan perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Namun, itulah yang menjadi ujian terbesar Polri untuk independen dengan terlepas dari berbagai kepentingan dalam menangani kasus kematian Nofriansyah ini," tulis Litbang Kompas.

Di samping itu, survei yang sama juga mencatat mayoritas responden (67 persen) yakin bahwa kasus kematian Brigadir J bakal diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Baca juga: Komnas Perempuan: Yang Dilakukan Sambo Rusak Sistem Penanganan Kekerasan Seksual

Bila diperinci, ada 57,9 persen responden yang yakin, 9,7 persen responden sangat yakin, 26,9 persen tidak yakin, dan 2,6 persen responden sangat tidak yakin kasus ini bakal diusut tuntas.

"Sikap ini tidak lepas dari komitmen Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono," tulis Litbang Kompas.

Litbang Kompas juga menyinggung sejumlah langkah Polri yang dinilai menjadi bukti keseriusan mereka dalam mengungkap kasus ini.

Langkah tersebut antara lain dengan menetapkan lima orang tersangka yakni eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo; istri Sambo, Putri Candrawathi; dua ajudan Sambo, Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal; serta asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf.

Baca juga: Komnas Perempuan: Putri Candrawathi Telepon Sambo Mengaku Takut, Ingin Pulang, Ada Perilaku Kurang Ajar

Selain itu, Polri juga menegaskan temuan fakta bahwa tidak ada baku tembak dalam peristiwa kematian Brigadir J seperi yang beredar sebelumnya.

Tak hanya itu, Sambo pun telah menjalani sidang kode etik dan dipecat sebagai anggota Polri dengan tidak hormat.

Sambo dan enam personel perwira Polri lainnya juga menjadi tersangka atas dugaan menghalangi penyidikan (obstruction of justice) pada kasus ini.

"Penetapan tersangka, termasuk terhadap jajaran perwira tinggi Polri yang terlibat, menjadi pembuktian bagi keseriusan dalam mengungkap kasus pembunuhan Nofriansyah," tulis Litbang Kompas.

"Pesan tersebut tampaknya jelas tersampaikan sehingga mampu menggugurkan kekhawatiran publik terhadap ketidakmenentuan pengungkapan kasus tersebut," tulis Litbang Kompas.

Baca juga: Bareskrim Sebut Tak Ada CCTV di Rumah Ferdy Sambo di Magelang

Survei ini diselenggarakan melalui wawancara telepon kepada 502 orang responden dari 34 provinsi pada 23-26 Agustus 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Komps sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian +/- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com