Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak Polri Usut Dugaan Pidana Eks Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, LBH Jakarta Bandingkan dengan Kasus Sambo

Kompas.com - 04/09/2022, 15:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, Polri seharusnya mengusut dugaan korupsi berjemaah yang dilakukan mantan Kapolresta Bandara Soekarno Hatta, Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dan bawahannya.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada Edwin dan dua bawahannya.

Ia diduga menerima uang terkait perkara narkoba sebesar Rp 7,3 miliar.

Pengacara publik LBH Jakarta Teo Reffelsen mengatakan, sikap Polri yang hanya menjatuhkan sanksi etik itu melanggengkan impunitas (keadaan tidak dapat dipidana) terhadap anggotanya.

“(Mendesak) Kepolisian RI melakukan penegakan hukum pidana terhadap semua anggota yang terlibat secara aktif dalam melakukan penghilangan alat bukti perkara Narkoba yang ditangani Polres Bandara Soetta,” kata Teo dalam pesan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (4/9/2022).

Baca juga: LBH Jakarta Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Eks Kapolresta Bandara Terkait Barbuk Narkoba

Menurut dia, perbuatan mereka telah memenuhi unsur tindak pidana suap dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, uang dalam perkara ini lebih dari Rp 1 miliar dan pelaku merupakan penyelenggara negara.

Teo lantas membandingkan penanganan perkara ini dengan langkah sigap Polri dalam mengusut dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

“Alih-alih tegas, sanksi etik terhadap perilaku koruptif yang dilakukan secara berjamaah oleh Kapolres Bandara Soekarno-Hatta justru menunjukkan kemunafikan institusi Polri yang sedang gencar-gencarnya memperbaiki citra pasca-kasus Sambo,” ujar Teo.

Teo menyebut, sikap Polri yang hanya menjatuhkan sanksi etik melanggengkan pola impunitas terkait dugaan pidana anggota-anggota kepolisian.

Berdasarkan catatan pendampingan dan pemantauan LBH Jakarta, kata Teo, terdapat 58 kasus penyiksaan yang pelakunya tidak mendapatkan hukuman pidana dan etik.

Baca juga: Profil Kombes Edwin, Mantan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta yang Dipecat karena Terima Uang Narkoba

Ia juga menyayangkan sikap Mabes Polri yang belum memecat sejumlah anggota yang melakukan tindak pidana, seperti mantan Kadiv Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte.

Padahal, Napoleon menjadi tersangka suap red notice buron korupsi Djoko Tjandra.

Selain itu, adalah terdakwa penyerangan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yakni Bripka Ronny Bugis dan Briptu Rahmat Kadir Mahulette yang divonis pada Juli 2020.

“Keduanya diketahui masih menjadi polisi aktif,” ujar Teo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com