PBNU: 15 Tahun Terakhir Pemerintah Selalu Gunakan Narasi Subsidi Salah Sasaran untuk Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyayangkan sikap pemerintah yang selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran sebagai alasan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat mengatakan, narasi yang digunakan ini tergolong usang.

"Setiap kali harga minyak dunia naik, sudah tentu berimplikasi pada harga BBM di dalam negeri. Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya," kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9/2022).

Padahal, kenaikan harga BBM bisa dicegah bila pemerintah serius menata kembali sistem subsidi penggunaan BBM.

Pemerintah, kata Rahmat, bisa menghentikan kekacauan subsidi salah sasaran dengan cara menerapkan sistem subsidi BBM tertutup.

Baca juga: Harga BBM Pertalite, Solar, hingga Pertamax Resmi Naik Mulai Hari Ini

Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan.

"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak," papar dia.

DPR dan pemerintah semestinya fokus dan serius membangun single identity number (SIN) agar integrasi data penerima subsidi bisa berjalan dengan baik.

Dengan membangun data yang terintegrasi, alasan subsidi salah sasaran untuk BBM bisa dihindari untuk penggunaan listrik bersubsidi dan penyaluran bantuan sosial lainnya.

"Data yang terintegrasi ini yang akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, Listrik, Kereta Api, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai," papar Rahmat.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang Adalah Perkosaan

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ujar Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Sabtu.

Jokowi menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan pilihan terkahir yang diambil.

Ia mengatakan, keputusan itu dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terkahir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM: Keterangan Pacar Brigadir J Perkuat Kesaksian Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Jokowi mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak tersebut supaya harga BBM di tanah air masih terjangkau.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," ujar Jokowi.

Selain itu, lebih dari 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, yakni para pemilik mobil pribadi.

"Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," kata dia.

Menteri ESDM Arifin Tasrif selanjutnya menjabarkan penyesuaian harga BBM terbaru mulai sore nanti yakni sebagai berikut:

- Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
- Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
- Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.