Kompas.com - 03/09/2022, 14:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mendukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Andi menilai Puan perlu maju sebagai calon presiden supaya Pilpres 2024 diikuti oleh kandidat perempuan dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat.

"Saya dukung kalau Mbak Puan mau jadi calon presiden, bagus itu, memberikan pilihan bagi masyarakat. Kalau ada dua, tiga calon atau bahkan empat, lalu kemudian satunya perempuan kan bagus," kata Andi dalam acara Polemik MNC Trijaya, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Puan Harap 2024 Ada Presiden Perempuan, Politisi Golkar Airin: Kita Harus Saling Dukung

Ia menilai, Puan punya peluang untuk maju sebagai calon presiden karena perolehan suara PDI-P, partai tempat Puan bernaung, berada di atas ambang batas pencalonan sehingga tidak perlu berkoalisi dengan partai lain.

Namun, Andi mengingatkan, pertanyaan mengenai apakah Puan terpilih sebagai calon presiden bila maju pada Pilpres 2024 merupakan persoalan lain.

Sebab, menurut dia, rakyat akan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, kemampuan berempati, dan koneksi seorang pemimpin dengan rakyat saat memilih presiden.

Baca juga: Kunjungi Kader PDI-P di Lampung Selatan, Puan Harap Ada Presiden Perempuan pada 2024

"Mbak Puan saya rasa bagus bagi negeri ini, kita punya calon, kita punya pilihan-pilihan dan apakah terpilih atau tidak itu lain persoalan," ujar Andi.

Sebelumnya, Puan yang juga ketua DPP PDI-P itu berharap ada presiden perempuan yang terpilih pada Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara temu kader srikandi PDI-P di GOR Way Handak, Lampung Selatan, Kamis (25/8/2022).

"Insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi insya Allah," kata Puan dalam keterangan video, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Hasto Ungkap Hal yang Akan Dibahas dalam Pertemuan Puan dengan Airlangga dan Prabowo

Awalnya, Puan memberikan semangat kepada kader-kader perempuan PDI-P di Lampung Selatan tentang sudah mulai bermunculannya tokoh-tokoh publik perempuan di masa sekarang.

"Kemarin sudah ada bupati perempuan, banyak bupati perempuan, sudah ada menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

KPK Sebut Terduga Penyuap AKBP Bambang Kayun Pengusaha, Ada di Luar Negeri

Nasional
Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin di Banding Sebelumnya

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.