Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
UNTUK NEGERI

Penyesuaian Harga BBM Jadi Momentum Alihkan APBN dan Maksimalkan EBT

Kompas.com - 03/09/2022, 13:43 WIB
Fathia Yasmine,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang akan dilakukan pemerintah menjadi momentum pengalihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Salah satunya, dengan menyesuaikan harga BBM sekaligus membatasi penggunaan hanya untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pengamat Isu Strategis Prof Imron Cotan menyatakan, dari total jumlah APBN, terdapat sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Kurang lebih 20 persen dari APBN kita itu terkunci untuk subsidi. Hal ini tidak sehat karena yang selama ini terjadi tidak tepat sasaran,” kata Imron dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/9/2022).

Maka dari itu, lanjutnya, diperlukan penajaman subsidi sejak dini agar anggaran APBN tidak habis pada September 2022.

“Diperlukan penajaman penggunaan subsidi sehingga APBN kita tidak tertekan. (APBN) yang tersisa sekarang ada Rp 502 triliun dan sudah disisihkan. September ini, (kemungkinan APBN) akan habis. Kalau diteruskan pada September, kita harus nambah lagi Rp 198 triliun,” ungkap Imron.

Tak hanya membebani APBN, ia menyebut, penggunaan minyak berbahan fosil juga membawa banyak dampak buruk.

Hal ini terlihat dari adanya kenaikan harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan sejak 50 tahun terakhir. Selain memiliki jumlah yang terbatas, eksploitasi energi berbahan bakar fosil juga memicu produksi karbon dioksida yang dikenal beracun bagi manusia dan lingkungan.

Saat ini, pemerintah memiliki target untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan melakukan reduksi emisi karbon sebesar 30 persen. Namun, hal tersebut akan sulit dicapai apabila APBN terus terkunci hanya untuk memberikan subsidi BBM.

“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkan dengan energi terbarukan. Menuju pada secara total menggunakan EBT,” tutur Imron.

Terkait pemanfaatan EBT, Imron menganggap Indonesia sangat memiliki potensi pemanfaatan EBT yang melimpah. Oleh karena itu, sudah saatnya efisiensi APBN dilakukan dengan memberlakukan penyesuaian harga BBM.

“Indonesia bisa sekali (memanfaatkan EBT) karena tenaga listrik, air ada, surya melimpah sepanjang tahun. Kita manfaatkan momentum ini untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) juga. Gas bumi kita juga praktis melimpah. Namun, selama ini tidak dimanfaatkan karena terbuai dengan subsidi,” terangnya.

Imron mengaku, upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya rakyat memberikan apresiasi dan mendukung kebijakan tersebut.

“Jadi mari kita tunjukkan kesatuan dan persatuan bangsa karena tujuan dari pemerintah itu menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Subsidi itu tidak lagi semata-mata pada komoditas, tetapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka kita harusnya mengapresiasi daripada harus melawan kebijakan tersebut,” pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Skema Karcis Terusan untuk Akses Semua Jenis Moda Transportasi Publik

Pemerintah Siapkan Skema Karcis Terusan untuk Akses Semua Jenis Moda Transportasi Publik

Nasional
Lakukan Survei Internal untuk Pilpres, Cak Imin Klaim Hasilnya Bagus di Jawa Timur

Lakukan Survei Internal untuk Pilpres, Cak Imin Klaim Hasilnya Bagus di Jawa Timur

Nasional
Soal 3 Orang yang Wakili Cawapres di Baja-Amin, Cak Imin: Pastinya Ilmuwan di Luar Partai

Soal 3 Orang yang Wakili Cawapres di Baja-Amin, Cak Imin: Pastinya Ilmuwan di Luar Partai

Nasional
Polri Terbitkan Ketentuan Rambut Polwan, Sesuai Standar Dunia

Polri Terbitkan Ketentuan Rambut Polwan, Sesuai Standar Dunia

Nasional
Vonis Lukas Enembe Akan Dibacakan dalam Sidang pada 9 Oktober

Vonis Lukas Enembe Akan Dibacakan dalam Sidang pada 9 Oktober

Nasional
Luhut Targetkan LRT Bali Mulai Dibangun pada Awal 2024

Luhut Targetkan LRT Bali Mulai Dibangun pada Awal 2024

Nasional
Minta Keadilan, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Ramai-ramai Datangi Bareskrim Polri

Minta Keadilan, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Ramai-ramai Datangi Bareskrim Polri

Nasional
Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Mahfud Minta Polri Petakan Keamanan di 4 Provinsi Baru Terkait Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Siapkan Organisasi yang Integrasikan Moda Transportasi Se-Jabodetabek

Jokowi Tunjuk Luhut Siapkan Organisasi yang Integrasikan Moda Transportasi Se-Jabodetabek

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Akan Ancam Siapa Pun jika Terpilih Jadi Presiden pada 2024

Gerindra: Prabowo Tak Akan Ancam Siapa Pun jika Terpilih Jadi Presiden pada 2024

Nasional
Gerindra Sebut Prabowo dan Megawati Sedang Mencocokkan Waktu untuk Bertemu

Gerindra Sebut Prabowo dan Megawati Sedang Mencocokkan Waktu untuk Bertemu

Nasional
Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Belum Keluar, Cak Imin: Pemilu Sudah Dekat, Masih Ribet Saja

Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Belum Keluar, Cak Imin: Pemilu Sudah Dekat, Masih Ribet Saja

Nasional
KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 10 M

KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Terima Gratifikasi Lebih dari Rp 10 M

Nasional
Cak Imin Buka Peluang Ajak PSI ke Koalisi Perubahan

Cak Imin Buka Peluang Ajak PSI ke Koalisi Perubahan

Nasional
Jokowi Akan 'Soft Launching' Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Jokowi Akan "Soft Launching" Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com