Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKOPI: Presiden Perempuan Diterima 55,5 Persen Responden

Kompas.com - 03/09/2022, 12:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan 55,5 persen responden menerima perempuan untuk menjadi seorang presiden.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyatakan, angka tersebut meningkat bila dibandingkan survei serupa yang pada November 2021 lalu.

"Kami bulan November pernah tanya pertanyaan yang sama, ternyata naik. Bulan November kemarin 34,2 persen saja yang setuju presiden perempuan, sekarang naik jadi 55,5 persen," kata Kunto dalam acara Polemik MNC Trijaya, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Kunjungi Kader PDI-P di Lampung Selatan, Puan Harap Ada Presiden Perempuan pada 2024

Berdasarkan survei ini, ada sejumlah alasan mengapa responden menerima/menyukai calon presiden perempuan, antara lain berani mengambil tindakan/keputusan/tegas (24,5 persen).

Kemudian, peduli/ramah/merakyat (15,4 persen), jujur/adil (11 persen), emansipasi wanita (10,2 persen), serta inovatif/cerdas (9,4 persen).

Survei ini juga bertanya kepada responden yang menjawab tidak setuju terhadap presiden perempuan mengenai alasan mereka.

Jawabannya antara lain, 36,6 persen dari mereka meilai laki-laki lebih berkompeten dalam memimpin, menyalahi kodrat/ajaran agama/budaya (25,2 persen), dan kurang tegas (13,9 persen).

Baca juga: Puan Harap 2024 Ada Presiden Perempuan, Politisi Golkar Airin: Kita Harus Saling Dukung

Sementara itu, responden yang menerima presiden perempuan menilai ada sejumlah kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin perempuan.

Kualitas itu antara lain tegas dan berwibawa (25,3 persen), kebijakan prorakyat (20,5 persen), bijaksana (17,6 persen), jujur dan amanah (13,4 persen), serta pintar/menempuh pendidikan tinggi (10,3 persen).

Selain itu, survei juga menangkap bahwa 62,4 persen responden menilai presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan utama Indonesia seperti kenaikan harga bahan pokok, penegakan hukum, dan penanganan Covid-19.

Angka tersebut lebih tinggi dari angka penerimaan publik terhadap presiden perempuan yang sebesar 55,5 persen.

Menurut Kunto, hal ini menandakan bahwa sosok perempuan lebih mudah diterima menjadi pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah spesifik ketimbang hal yang abstrak.

"Jadi sekali lagi, perempuan dianggap kompeten atau mampu ketika masalahnya konkrit, kalau masalahnya abstrak, asosiasinya masih banyak ke laki-laki," kata Kunto.

Adapun survei ini diselenggarakan pada 3-18 Agustus 2022 dengan metode wawancara tatap muka kepada 1.197 responden berusia 17-65 tahun di 34 provinsi se-Indonesia.

Survei ini memiliki margin of error ± 2.89 persen pada interval kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com