Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut Vaksin Inavac-Indovac Tak Kalah Bagus dari Moderna dan Pfizer

Kompas.com - 02/09/2022, 21:23 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua vaksin produksi dalam negeri, Inavac dan Indovac, kini dalam uji klinis tahap akhir oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Epidemiolog dan Pengajar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Bayu Satria Wiratama menilai, vaksin tersebut sama bagusnya dengan vaksin buatan luar negeri yang saat ini digunakan, yakni Moderna dan Pfizer.

Dia berharap, kedua vaksin itu bisa segera digunakan jika izin edar atau izin penggunaan darurat (Emergency Use Authoruzation/EUA) sudah diterbitkan oleh BPOM.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Bio Farma Dirancang Jadi Vaksin Halal

"Kalau vaksin Indonesia itu sudah lulus uji sampai terakhir, itu bisa digunakan dan tentu sama bagusnya dengan Moderna dan Pfizer," ucap Bayu dalam bincang media secara daring, Jumat (2/8/2022).

Bayu berharap, terbitnya izin edar untuk vaksin itu menambah kepercayaan masyarakat untuk mendapat vaksinasi Covid-19, khususnya untuk dosis primer 1 dan 2.

Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang memilih jenis vaksin dengan berbagai alasan. Selain itu, masih banyak yang tidak melakukan vaksinasi karena khawatir akan efek sampingnya.

Baca juga: Jika Ada Vaksin Booster Lanjutan, Epidemiolog Sarankan Kelompok Miskin Tetap Gratis

"Selama vaksin yang produksi dalam negeri, Indovac sama Inavac sudah melalui uji klinis fase III dua-duanya akan direkomendasikan juga untuk digunakan dalam vaksinasi di Indonesia. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir hasilnya tidak bagus," ucap Bayu.

Sementara itu, Guru Besar Mikrobiologi FKUI, Amin Soebandrio menyampaikan, hasil uji klinis dari kedua vaksin cukup menjanjikan. Efikasi vaksin tersebut di atas 50 persen dan sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Adapun uji klinik fase I untuk jenis vaksin Indovac sudah sampai follow up 5 bulan, fase II follow up 3 bulan, dan fase III memasuki follow up 50 hari.

Sementara itu, uji klinik vaksin Inavac fase I dan II sudah sampai follow up 3 bulan, sedangkan uji klinik fase III memasuki penyelesaian penyuntikan dosis kedua dan follow up study.

Baca juga: BPOM Harap Izin Penggunaan Darurat Vaksin Inavac dan Indovac Dapat Keluar September 2022

"Informasi sementara menunjukkan keamanan atau efikasi yang baik, sehingga itu bisa dipakai. pasti kalau sudah dapat EUA, maka itu akan dipakai untuk vaksinasi primer pertama dan kedua," ucap dia.

Sedangkan untuk vaksin booster, Amin menyebut perlu kajian lebih lanjut. Kedua jenis vaksin itu juga tengah diusulkan untuk menjadi dosis penguat (booster) dan vaksinasi primer anak.

Keduanya kini dalam proses pengajuan protokol uji klinis.

"Harus diikuti dengan kajian lebih lanjut apakah bisa dipakai untuk booster, termasuk rentang usia apakah itu bisa dipergunakan di usia produktif sampai 50 tahun atau sampai usia lanjut, atau untuk anak-anak ataupun bayi. Itu masih terus dikaji," jelas Amin.

Sebagai informasi, vaksin Indovac dan Inavac sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Kepala BPOM Penny K. Lukito berharap izin edar atau izin penggunaan darurat bisa keluar pada September 2022.

Baca juga: 3.000 Nakes di Kabupaten Tangerang Telah Terima Vaksin Covid-19 Booster Kedua

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com