Wapres: Potensi Kelautan dan Perikanan Belum Diimbangi dengan Kesejahteraan Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, potensi kelautan dan perikanan belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan yang penghasilannya fluktuatif.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama secara virtual pada Jumat (2/9/2022).

"Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti, dengan pola kerja yang berisiko tinggi," kata Ma'ruf, dikutip dari tayangan YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Ma'ruf mengatakan, Indonesia dianugerahi potensi kelautan yang sangat besar dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer.

Total estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia pun sebanyak 12,01 juta ton per tahun sedangkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.

Akan tetapi, nilai tukar nelayan (NTN) yang menjadi standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022.

"NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. Artinya, di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, lanjut Ma'ruf, mayoritas kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.

Ia menyebutkan, dari target penurunan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022, 69,3 persen atau 147 di antaranya merupakan wilayah pesisir dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta.

"Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem," ujar dia.

Baca juga: Kemenlu Minta Papua Nugini Hukum Tegas Pihak yang Tembak Nelayan RI hingga Tewas

Menurut Ma'ruf, trategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.

"Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir," kata Ma'ruf.