Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Potensi Kelautan dan Perikanan Belum Diimbangi dengan Kesejahteraan Nelayan

Kompas.com - 02/09/2022, 17:47 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, potensi kelautan dan perikanan belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan yang penghasilannya fluktuatif.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama secara virtual pada Jumat (2/9/2022).

"Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan. Penghasilan nelayan cenderung fluktuatif, tidak pasti, dengan pola kerja yang berisiko tinggi," kata Ma'ruf, dikutip dari tayangan YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Unjuk Rasa di Pantai Marbo, Nelayan Tallo Protes Pembangunan Rel At Grade

Ma'ruf mengatakan, Indonesia dianugerahi potensi kelautan yang sangat besar dengan luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer.

Total estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia pun sebanyak 12,01 juta ton per tahun sedangkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun.

Akan tetapi, nilai tukar nelayan (NTN) yang menjadi standar kesejahteraan nelayan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari 2019 hingga Maret 2022.

"NTN cenderung naik sejak April 2020 dari 98,49 ke 106,65 pada Maret 2022. Artinya, di tengah situasi pandemi, NTN nelayan tetap mengalami pertumbuhan walaupun sangat kecil," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, lanjut Ma'ruf, mayoritas kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi adalah kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir.

Ia menyebutkan, dari target penurunan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022, 69,3 persen atau 147 di antaranya merupakan wilayah pesisir dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta.

"Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem," ujar dia.

Baca juga: Kemenlu Minta Papua Nugini Hukum Tegas Pihak yang Tembak Nelayan RI hingga Tewas

Menurut Ma'ruf, trategi pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.

"Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

Nasional
Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

Nasional
Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

Nasional
Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Hari Ke-17 Keberangkatan Calon Haji: 117.267 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 20 Orang Wafat

Nasional
Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Eks Gubernur Babel: Kekayaan Alam dari Timah Berbanding Terbalik dengan Kesejahteraan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com