Kompas.com - 02/09/2022, 17:35 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan.

Pasalnya RUU tersebut mengatur sanksi yang tegas pada pelanggaran penggunaan data pribadi.

Hal itu disampaikan menanggapi dugaan kebocoran 1,3 miliar nomor kartu seluler pengguna asal Indonesia dengan nomor induk kependudukan (NIK), atau nomor KTP di forum online “Breached Forum”.

Baca juga: Hasil Penelusuran Kemendagri soal 1,3 Miliar Data SIM Card Indonesia Bocor

“Ini yang kita khawatirkan, terus menerus terjadi dan tidak ada tindakan tegas baik perdata ataupun pidana,” tutur Nurul pada Kompas.com, Jumat (2/9/2022).

“Saya pribadi berharap RUU PDP segera diselesaikan, karena di sana terkait dengan pelanggaran ini sanksinya sangat tegas, jelas dan mahal,” katanya.

Ia mengungkapkan RUU PDP tinggal dimasukan ke Tim Perumus (Timsus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) sehingga pembahasannya ditargetkan selesai akhir September.

"Dalam masa sidang terakhir, bisa dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan,” katanya.

Di sisi lain, Nurul menyampaikan saat ini pemerintah telah memiliki dua peraturan untuk melindungi data pribadi.

Keduanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE).

Namun dua aturan itu tak cukup jika tak diimbangi dengan kerja sinergi antara sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki pemerintah.

“(Keduanya) harus berjalan pararel menghadapi para pelaku kejahatan di dunia cyber ini,” tandasnya.

Baca juga: Kemenkominfo Diminta Telusuri Dugaan Kebocoran 1,3 Miliar Data Nomor Ponsel

Adapun dugaan kebocoran itu terungkap dari unggahan anggota forum Breached, Bjorka pada 31 Agustus 2022.

Bjorka mengeklaim memegang data 1,3 miliar nomor ponsel masyarakat Indonesia.

Tapi Kominfo membantah pihaknya telah kebobolan data dan mengklaim data milik Bjorka tidak berasal darinya.

Alasannya Kominfo tak punya aplikasi yang dapat menampung data registrasi kartu SIM baik prabayar dan pascabayar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Hakordia 2022: Mengingat Lagi Obral Remisi untuk Koruptor Sepanjang Tahun Ini...

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Pengakuan Ferdy Sambo: Diuntungkan CCTV Rusak buat Muluskan Skenario Baku Tembak

Nasional
Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Soroti Vonis Bebas Terdakwa Kasus Paniai, PBHI: Ini Peradilan Fiktif

Nasional
Menteri PPPA Pastikan Perlindungan serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Menteri PPPA Pastikan Perlindungan serta Hak Perempuan dan Anak Korban Gempa Cianjur Terpenuhi

Nasional
Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Hakordia 2022: Kepercayaan Publik Kian Rendah, KPK Makin Lemah

Nasional
Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Jokowi Minta Prosedur Pencairan Bantuan Rumah Rusak Cianjur Tak Berbelit-belit

Nasional
Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Sejarah Hakordia yang Diperingati Setiap Tanggal 9 Desember

Nasional
Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Komisioner Anggap Prima Berlebihan Minta KPU Diaudit

Nasional
KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasan Wartawan

Nasional
Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektar di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Nasional
Hakordia 2022: KUHP Jadi 'Kado Manis' Koruptor

Hakordia 2022: KUHP Jadi "Kado Manis" Koruptor

Nasional
Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.