Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr Hamidah Abdurrachman
Pakar Hukum Pidana

Pakar Hukum Pidana, peneliti, pengamat Kepolisian dan aktivis pelayanan hak-hak perempuan dan anak

Rekonstruksi dan Lemahnya Sensitivitas Polisi terhadap Korban

Kompas.com - 02/09/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEBAGAI kelanjutan dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Duren Tiga, dan rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Rekonstruksi ini dilakukan lima tersangka, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kegiatan ini juga dihadiri Kompolnas, KPSK dan Komnas HAM.

Di dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 24 disebutkan:

  1. Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka;
  2. Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik/Penyidik Pembantu wajib menghindarkan terjadinya konflik
  3. Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.

Sayangnya dalam proses rekonstruksi tersebut kuasa hukum keluarga Korban tidak dilibatkan, bahkan diusir oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi.

Menurut Kamaruddin, pihaknya tidak diizinkan ke dalam lokasi rekonstruksi dan hanya dipersilakan memantau dari luar, dengan alasan rekonstruksi atau reka ulang ini untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Jadi tidak ada ketentuan proses reka ulang atau rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya.

Pernyataan Dirtipidum ini menujukkan mindset polisi masih klise, yaitu hanya melihat dari sisi perbuatan dan pelaku dan sama sekali telah mengabaikan kepentingan korban.

Padahal Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Posisi korban telah disingkirkan oleh arogansi pejabat dengan pemikiran positivis, yaitu hanya berpegang pada penafsiran atas peraturan.

Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak usai berdoa di makam Brigadir J menangis histeris saat proses ekhumasi makam Brigadir J, Rabu (27/7/2022).KOMPAS.com/SUWANDI Ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak usai berdoa di makam Brigadir J menangis histeris saat proses ekhumasi makam Brigadir J, Rabu (27/7/2022).
Sejalan dengan perkembangan masyarakat, muncul gagasan tentang perlindungan terhadap korban kejahatan perlu dilakukan perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana dalam rangka menegakkan dan melindungi hak-hak korban.

Beberapa pakar seperti Sumner sempat menyatakan “the increase in victimazation in recent time has caused a reassessment of the role of the victim in the criminal (1992:3)."

Timbulnya mindset offender-centered menurut Packer (1968:17) menyangkut masalah utama dalam hukum pidana adalah kejahatan (offence), kesalahan (guilt) serta pidana (punishment).

Pendapat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perhatian hukum pidana harus bergeser bukan saja offender-centered, tetapi seperti yang dikatakan Schafer (1968:4) menjadi Criminal-victim relationship, sehingga pelaksanaan hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Mardjono Reksodiputro (1994:91) menilai “Sistem peradilan pidana yang sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang sekali memperhatikan korban".

Muladi (1972:78), juga mengingatkan, ”Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (daadstrafrecht) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak menusiawi dan mengutamakan pembalasan. Apabila Hukum Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana dalam perundang-undangan juga tidak benar karena hanya memperhatikan si pelaku saja (daderstrafrecht) dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana”.

Munculnya viktimologi sebagai ilmu yang berusaha menegakkan hak-hak korban, salah satunya melalui pendekatan Criminal-Victim Relationship, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan, dan tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban pidana.

Sebesar apa kerugian yang dialami korban akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Akan sangat berbeda ketika polisi dan jaksa hanya bermain dengan pelaku, fakta dengan mudah berubah, motif dapat diciptakan dan ujung-ujungnya adalah kepentingan pelaku.

Mindset Polisi yang terkesan offender centered, mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem hukum agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

Simbolik karena kepentingan korban tindak pidana seolah telah diwakili oleh alat negara, yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, namun semua ini hanya demi menegakkan hukum saja dengan target menghukum pelaku yang dengan berbagai fakta yang justru menguntungkan pelaku.

Seringkali motif menjadi salah satu argumen untuk menujukkan ada alasan yang logis atas perbuatan pelaku.

Hal ini yang dikhawatirkan banyak pihak, minset polisi yang tidak berpihak kepada korban dapat menimbulkan proses viktimisasi kriminal, menjadi korban sistem hukum yang tidak adil.

Viktimisasi ini sudah nampak dengan fakta yang dimunculkan dalam kasus Brigadir J seolah pembunuhan terjadi karena kesalahan korban.

Hak-hak korban

UU No 31 Tahun 2014 Pasal 8 (1) Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Salah satu hak yang dimiliki korban adalah mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Terkait dengan proses rekonstruksi sudah selayaknya kuasa hukum korban terlibat dan mengikuti seluruh proses rekonstruksi tersebut agar ada keseimbangan dalam kesaksian pelaku.

Apalagi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J termasuk kejahatan berat, dilihat dari ancaman sanksi, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Membaca UU No 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 dirumuskan:

(1) Saksi dan Korban berhak:

  1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  4. mendapat penerjemah;
  5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  9. dirahasiakan identitasnya;
  10. mendapat identitas baru;
  11. mendapat tempat kediaman sementara;
  12. mendapat tempat kediaman baru;
  13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  14. mendapat nasihat hukum;
  15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
  16. mendapat pendampingan.

Perlindungan bagi saksi/korban yang bersifat menyeluruh harus mencakup lima tahapan yang dilalui saksi/korban, yaitu: tahap pertolongan pertama (gawat darurat ketika peristiwa baru saja terjadi), tahap investigasi, tahap prapersidangan, tahap persidangan serta tahap pascapersidangan (setelah putusan akhir).

Beberapa prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban mencakup: keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus, korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya dan tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.

Dengan demikian, tidak seharusnya Polisi membatasi langkah pihak Korban untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang penangan kasusnya, karena hal ini adalah hak-hak korban.

Hukum pidana sudah berkembang dari Criminal Relationship ke arah Criminal-Victim Relationship sehingga mindset Polisi harus berubah dengan meningkatkan sensifitas terhadap penderitaan korban.

Tap MPR Nomor VII Tahun 2000, menegaskan keberadaan Polri sangat penting. Sebab, Polri menjadi alat negara yang punya peran dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, sekaligus mengayomi dan melayani masyarakat.

UU No 2 Tahun 2002 juga mengamanatkan hal yang sama dalam fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam hal ini Polisi tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap pihak korban, apalagi sekadar untuk lebih memanjakan pelaku.

Komitmen Kapolri dengan Slogan Presisi yang merupakan singkatan dari kata prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, dapat menjadikan pelayanan kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Kapolri juga menegaskan komitmennya untuk memenuhi rasa keadilan dengan membuat hukum diberlakukan secara benar.

Hukum tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Rasa keadilan dilakukan dengan mengedepankan instrumen hukum progresif melalui penyelesaian dengan prinsip keadilan restoratif.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Nasional
Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.