Tolak Harga BBM Naik, Presiden PKS: Rakyat Masih Kesulitan Ekonomi, Pemerintah Tak Empati

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan solar.

Syaikhu mengatakan, kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, akan menambah jumlah orang miskin.

"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," ujar Syaikhu dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Sumbang Inflasi Tertinggi, BPS Cermati Kenaikan Harga BBM dan Telur Ayam

Syaikhu menyampaikan, masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pada masa pandemi Covid-19 pasti akan menjerit jika harga BBM dinaikkan. 

Menurut dia, rakyat kecil akan terpukul dan terpuruk di sektor ekonomi.

Kemudian, harga BBM akan memengaruhi kenaikan harga pangan dan energi secara langsung yang berujung pada meningkatnya jumlah orang miskin.

Syaikhu yakin, sedikit saja guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin menjadi miskin.

Menurut dia, rakyat saat ini sudah terpukul karena kenaikan harga minyak goreng dan harga telur.

Dia menyebut, rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.

"Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," kata dia.

Baca juga: Simak Harga BBM Non-Subsidi Terbaru per 1 September 2022

Ia juga mengatakan, rakyat masih berjuang bangkit setelah terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Namun, pemerintah justru mewacanakan kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi.

"Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," kata Syaikhu.