Relawan Jokowi Jaring Nama Capres, PDI-P: Prioritas Presiden dan Menteri Atasi Tekanan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto mengingatkan agar para pembantu Presiden Joko Widodo di kabinet fokus terhadap penanganan masalah ekonomi, alih-alih menjaring kandidat calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Hasto merespons langkah relawan pendukung Jokowi yang mengadakan Musyawarah Rakyat (Musra) menjaring kandidat calon presiden.

"Dalam situasi seperti ini, bagi pemerintahan Presiden Jokowi, bagi Pak Jokowi, bagi para menteri, skala prioritasnya adalah bukan lagi untuk menjaring mendengarkan nama," kata Hasto saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Hasil Musra Bandung: Ridwan Kamil Cawapres Paling Diinginkan, Airlangga Hartarto Nomor Dua

"Tapi skala prioritasnya adalah untuk mengatasi ini, berbagai tekan-tekanan ekonomi, sehingga itu yang seharusnya didahulukan," imbuhnya.

Hasto berpandangan, kegiatan yang dilakukan oleh relawan tersebut merupakan sebuah dinamika yang biasa terjadi menjelang pemilihan presiden.

Hasto mengatakan, partai-partai politik pun telah mulai menjaring nama-nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Namun, ia menekankan, keputusan mengenai siapa calon presiden yang bakal diusung PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.

Baca juga: Hasil Musra Bandung, Jokowi Capres Paling Diinginkan Rakyat, Sandiaga Uno Nomor Dua

"Kami menjaring, kami mendengarkan masukan-masuakan dan Ibu Ketua Umum lah yang akan mengambil keputusan terhadap hal tersebut," ujar Hasto.

Hasto juga menegaskan, konstitusi telah mengatur bahwa pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik.

"Rule of the game-nya kan pencalonan itu kan harus melalui partai politik atau gabungan partai politik dan relawan itu dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik di situ," kata dia.

Diketahui, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi bakal menyelenggarakan Musra atau Musyawarah Rakyat Indonesia di 34 provinsi.

Musra telah dimulai di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu dan akan berakhir di Jakarta pada 11 Maret 2023.

Baca juga: Seruan Jokowi 3 Periode di Musra, Projo: Aspirasi Kecintaan Rakyat dan Relawan

Ketua Panitia Nasional Musa Panel Barus menyatakan, calon presiden hasil Musra bakal ditawarkan ke partai-partai politik untuk diusung sebagai calon presiden.

"Kita juga akan bilang ke partai politik nanti, yang paling banyak rakyat pinginin nama ini nih, tinggal teman-teman di partai mengadaptasi hasil Musra itu atau tidak," kata Panel saat ditemui di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurut dia, sebelum ditawarkan ke partai-partai politik, nama-nama tokoh yang terjaring melalui Musra masing-masing provinsi bakal didiskusikan dengan Jokowi selaku pembina organisasi-organisasi relawan pendukung.

Namun, ia tidak menjawab lugas saat ditanya apakah calon yang dijagokan oleh relawan nanti otomatis merupakan calon yang didukung oleh Jokowi atau tidak.

"Kami akan diskusi sama beliau, 'Pak ini lho hasil Musra yang sudah kita gelar.' Diskusi lah itu, setelah itu baru kami deklarasi nanti Mei (2023), habis Lebaran," kata Panel.