Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/08/2022, 09:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan soal pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Menurut Presiden, pembentukan tiga DOB itu merupakan aspirasi dari masyarakat yang sudah didengarkan sejak lama.

"Sekali lagi itu adalah permintaan dari bawah. Bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi," ujar Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, pada Rabu (31/8/2022) sebagaimana disiarkan YouTube Sekreriat Presiden.

Baca juga: Mendagri Jelaskan Spirit Pembentukan DOB Papua dalam Acara Pembagian 10 Juta Bendera di Merauke

"Ini kan, kita kan saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke minta. Saya ke pegunungan tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu," tegasnya.

Dia mengatakan, permintaan itu sudah diterimanya sejak lima hingga tujuh tahun lalu.

Kemudian, pemerintah pusat menindaklanjutinya dengan perlahan-lahan.

Kepala Negara mengungkapkan, salah satu latar belakang pembentukan DOB adalah pemerataan pembangunan di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

Kemudian, alasan lainnya adalah memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Ini permintaan dari bawah, kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi. Terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan itulah dibangun DOB-DOB baru," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua resmi disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pengesahan diputuskan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dihelat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Pemekaran Papua dan Pengabaian Aspirasi Masyarakat Adat

Dengan disahkannya tiga RUU ini, Papua resmi akan dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Kemudian, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang DOB Papua dan pemerintah juga menyepakati ibu kota tiga wilayah DOB, yakni Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya.

Nabire menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kemudian, Merauke menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan, dan Jaya Wijaya adalah ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergitas dan Soliditas

Nasional
Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Komisioner KPU Izin Datang Terlambat, Sidang Dugaan Kebocoran DPT Diskors

Nasional
Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan, Jokowi: Untuk Berbakti Penuh bagi Bangsa dan Negara

Nasional
Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Pengamat Militer Sebut Penganugerahan Pangkat Istimewa TNI untuk Prabowo Telah Sesuai UU

Nasional
Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Program Makan Gratis Prabowo Dibahas Kabinet, Pengamat: Tak Patut, Intervensi Jokowi Sangat Besar

Nasional
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Telah Menjamin Keamanan Selama Pemilu

Nasional
Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo

Nasional
Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Jokowi Hadiri Rapim TNI-Polri 2024

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com