Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Bhineka Laporkan KPU ke Bawaslu, Merasa Tak Lolos Pendaftaran karena Sipol

Kompas.com - 30/08/2022, 13:03 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bhineka Indonesia (PBI) melaporkan KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran administrasi yang menyebabkan mereka gagal lolos tahap pendaftaran Pemilu 2024 pada 1-14 Agustus 2022.

PKR melaporkan soal kendala dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang menyebabkan data keanggotaan mereka tidak dinyatakan lengkap oleh KPU.

Baca juga: PKR Laporkan KPU ke Bawaslu, Merasa Tak Lolos Pendaftaran Pemilu karena Kendala Teknis

Dalam laporan 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 ke Bawaslu RI, PBI menjelaskan bahwa terdapat kesalahan perhitungan pada isian Sipol dan KPU RI tidak menampilkan seluruh data keanggotaan PBI yang jumlahnya lebih dari 80.000 orang.

"Hambatan kita hanya terjadi di keanggotaan, Yang Mulia," ujar Sekretaris Jenderal PBI Harinder Singh dalam sidang pemeriksaan perdana di Bawaslu RI, Selasa (30/8/2022).

"Kita sudah upload seluruh data kita lewat Sipol dan sudah kita serahkan ke KPU," ungkapnya.

Baca juga: Bawaslu Surati KPU dan Parpol soal Dugaan Pencatutan Identitas Warga

Singh menyampaikan bahwa terjadi kendala input, padahal menurutnya, PBI sudah memenuhi data kepengurusan di tingkat provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota, ujarnya, kepengurusan sudah dipenuhi hingga 87,9 persen dari syarat minimal 75 persen.

Di tingkat kecamatan, mereka mengeluhkan perhitungan Sipol, yang menurut PBI, hanya terhitung 49,9 persen padahal mereka telah melakukan input sesuai syarat minimal 50 persen.

Secara keseluruhan, Singh mengatakan, PBI sudah menginput 80.000 lebih keanggotaan partainya.

Menanggapi laporan ini, Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Idham Holik, menilai bahwa PBI mengada-ada.

Baca juga: Bawaslu Terima Lebih dari 100 Laporan Dugaan Pencatutan Nama oleh Parpol Calon Peserta Pemilu

Ia menjelaskan, pada saat mendaftar secara resmi pada 14 Agustus 2022 sore, keanggotaan PBI baru mencapai 11,76 persen dan baru terpenuhi di 4 provinsi: DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.

Idham juga mengaku bahwa KPU RI sudah memfasilitasi permintaan PBI terkait data Sipol lama milik mereka pada tahun 2019.

"Berdasarkan dokumen data isian Sipol 2019, jumlah keanggotaan pbi sebanyak 83.564 anggota," kata dia dalam sidang.

"Perlu terlapor (KPU) jelaskan bahwa data Sipol 2019 merupakan data isian Sipol hasil pengunggahan yang dilakukan partai politik tahun 2017 untuk penyelenggaraan pemilu 2019. Sehingga terhadap dalil pelapor yang menyatakan data Sipol lama PBI sebanyak 80.000 belum dikembalikan adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

[POPULER NASIONAL] SYL Ajak Makan Biduan Nayunda | Surya Paloh Dilaporkan Kegiatan Organisasi Sayap Nasdem Didanai Kementan

Nasional
Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Kemenlu RI: 24 WNI yang Ditangkap Palsukan Visa Haji, 22 di Antaranya Akan Dideportasi

Nasional
124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com