Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Pimpinan Komisi II DPR Tak Masalah

Kompas.com - 29/08/2022, 12:30 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut, usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 maju dua bulan, merupakan hal yang sah-sah saja diajukan.

Junimart mengaku tidak masalah dengan usulan tersebut, selama itu tidak menambah anggaran dan masih bisa diterima secara rasional.

"Ya (tidak masalah. Kita tidak boleh terlalu kaku sepanjang usulan dari penyelenggara tersebut rasional dan tidak menambah anggaran. Namanya usul ya sah-sah saja," ujar Junimart saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/8/2022).

Baca juga: KPU Usulkan Pilkada 2024 Maju ke Bulan September

Akan tetapi, Junimart menekankan bahwa pemerintah, KPU, dan DPR sudah sepakat dan memutuskan di Rapat Paripurna DPR bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 27 Nopember 2024.

Dia pun membeberkan bahwa minggu depan Komisi II DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Kita tunggu saja apakah dalam rapat ini KPU dan pemerintah akan mengusulkan pemajuan jadwal pilkada tersebut, yang tentunya dengan simulasi objektif-rasional," imbuhnya.

Baca juga: KPU Sebut Sudah Sampaikan Usul Pilkada 2024 Dimajukan ke Jokowi

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari meminta pendapat partai politik (parpol) soal usulan memajukan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Ia menjelaskan, jika Pilkada digelar September, calon legislatif (caleg) yang terpilih tak perlu mengundurkan diri dari Parlemen jika ingin mengikuti kontestasi Pilkada.

“Kira-kira bagi caleg menguntungkan yang mana? Bagi partai menguntungkan yang mana?,” tutur Hasyim ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (27/8/2022).

“KPU kan melayani peserta pemilu, mencarikan jalan yang terbaik buat peserta pemilu,” sambungnya.

Baca juga: Alasan KPU Usul Pilkada 2024 Maju Dua Bulan

Mulanya, Pilkada dijadwalkan berlangsung 27 November 2024, tapi Hasyim mengusulkan agar penyelenggaraannya diajukan pada September 2024.

Ia berpandangan, jika dilaksanakan di September 2024, stabilitas politik Tanah Air masih cenderung kondusif. Sebab, pucuk pimpinan negara belum berganti.

“Presidennya masih yang ini, kabinetnya masih utuh yang ini. kira-kira kan begitu. Mau pilih yang mana, yang stabil atau tidak stabil? Kalau saya pilih yang stabil,” ujar dia.

Baca juga: Usul Pilkada 2024 Maju 2 Bulan, Ketua KPU: Kami Cari Jalan Terbaik untuk Peserta

Namun jika Pilkada berlangsung November 2024, Hasyim khawatir proses pelantikan gubernur, wali kota dan bupati tak bisa berlangsung serentak di tahun yang sama.

“Kalau terjadi (atau) diputuskan pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi ulang, kan sangat mungkin pelantikannya tidak serentak,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com